Sri Mulyani kumpulkan 30 kepala daerah sosialisasi skema pembiayaan KPBU

merdeka.com Sekitar 6 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menggelar Public Private Partnership (PPP) Day 2017 dengan mengusung tema 'A New Way, A New Opportunity'. Acara tersebut digelar di kompleks Kementerian Keuangan dan dihadiri oleh 30 kepala daerah di seluruh Indonesia.

"Kami berkumpul dengan 30 kepala daerah terkait skema KPBU (Kerjasama Pemerintah Badan Usaha). Kebutuhan untuk membangun sangat urgent dan tinggi, tapi sumber daya terbatas," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani, di kantornya, Rabu (29/11).

Perempuan yang akrab disapa Ani tersebut mengakui sektor swasta saat ini masih belum yakin untuk masuk ke dalam pembangunan infrastruktur di daerah. Padahal, kesempatan mereka untuk terlibat pembangunan infrastruktur dengan skema KPBU di daerah sangat banyak. Misalnya pembangunan infrastruktur perairan, pengelolaan sampah, pembangunan pasar, pelabuhan laut, bandara, hingga pembangunan jalan.

Orang lain juga bertanya?

Di sisi lain, hal ini terjadi karena pemerintah daerah belum bisa memaksimalkan kesempatan tersebut. Padahal, skema KPBU ini bisa menjadi salah satu solusi masalah keuangan dan tata kelola lingkungan.

"Pertanyaannya, bagaimana struktur KPBU bisa dimengerti? Pertama, komitmen Pemda yaitu bupati, wali kota dan gubernur serta hubungannya dengan DPRD," ujarnya.

Selain meningkatkan sinergi, Ani juga memandang perlunya komitmen pemerintah daerah dalam melakukan perencanaan serta tata cara untuk bagaimana sebuah daerah bisa menyusun struktur dan legalitas. "Perencanaan itu penting, perencananaan itu bagaimana menyusun struktur dan legalnya sehingga bisa meningkatkan kepercayaan swasta untuk masuk. Itu merupakan kewajiban masing-masing stakeholder untuk bisa jalan."

Selain itu, Ani menegaskan bahwa skema KPBU ini sejalan dengan komitmen Kementerian PUPR, di mana sebagian besar pembangunan infrastruktur berasal dari sumber lain sehingga tidak membebani APBN. Selain itu, Ani menilai pembiayaan menggunakan APBN butuh proses yang cukup panjang sampai dana yang diajukan cair.

"Kementerian PUPR ini termasuk yang champion. Saya terima kasih ke Pak Basuki karena dia memaksakan bawahannya untuk bagaimana proyek ini tidak gunakan APBN. Sekarang pemda dipaksa berpikir lebih kreatif dan kami mau bantu."

(mdk/idr)