Sri Mulyani Minta Pengadaan Alkes dari Produk Lokal: Jangan Ada Korupsi & Kepentingan
Merdeka.com - Beberapa waktu lalu Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat dibuat geram oleh para menteri dan kepala daerah yang doyan impor produk asing. Padahal produk sejenis juga telah diproduksi para pelaku usaha dalam negeri, khususnya pelaku UMKM.
Menanggapi itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta Badan Layanan Umum (BLU) setiap kementerian dan lembaga untuk mengutamakan produk dalam negeri. Sebab, penggunaan produk lokal bisa mempercepat prose pemulihan ekonomi dan memberikan banyak dampak positif lainnya.
"Gunakan produksi dalam negeri, ciptakan dampak di ekonomi kita agar bisa lebih berkembang," kata Sri Mulyani dalam Pembukaan Rakor BLU 2022, Jakarta, Rabu (30/3).
-
Kenapa Presiden Jokowi mengutamakan produk dalam negeri? Menurut Hendi, Presiden Jokowi sudah memberikan arahan agar belanja Kementerian, Lembaga dan Pemda mengutamakan Produk Dalam Negeri yakni sebesar 95 persen. Selain itu belanja Kementerian, Lembaga dan Pemda sebanyak 40 persen wajib untuk mengutamakan UMKK.
-
Kenapa Jokowi prihatin dengan dominasi impor teknologi? Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan pentingnya transformasi Indonesia dari konsumen menjadi produsen dalam industri teknologi global. Jokowi prihatin atas dominasi impor dalam penggunaan perangkat teknologi di Indonesia, dengan nilai impor yang mencapai lebih dari Rp30 triliun.
-
Siapa yang membuat Presiden Jokowi gemas? Akhirnya, pertunjukan lucu Ameena sukses membuat semua orang terkesan, termasuk Presiden Jokowi yang menyaksikannya dari kursi utama.
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
-
Siapa yang mengkritik Jokowi? Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengkritik kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
-
Siapa menteri Jokowi yang terlibat korupsi? Para Menteri Jokowi yang Terjerat Kasus Korupsi Dua periode pemerintahan Presiden Jokowi setidaknya ada bebarapa menteri yang terjerat kasus korupsi.
Bendahara negara ini mengingatkan BLU merupakan bagian dari Kementerian Keuangan. Sehingga tidak hanya mengutamakan keuntungan semata. Melainkan juga harus bisa berpikir program yang didukung harus memberikan manfaat untuk masyarakat.
"Kita bisa melihat dan merasakan kesejahteraan dan munculnya BLU ini sangat penting sebagai pengelola yang bukan hanya berorientasi pada bisnis saja," kata dia.
Untuk itu dia meminta BLU di Kementerian Kesehatan maupun BLU Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mengutamakan penggunaan produk dalam negeri. Pengadaan alat kesehatanharus mengutamakan produksi dalam negeri jika kapasitasnya tidak jauh berbeda dengan produk impor. Sebab dari sisi keuangan hal ini akan melahirkan efek domino bagi masyarakat lainnya.
"Pengadaan alkes dari nasional saja, jangan ada korupsi dan kepentingan," kata dia.
Selain itu, Sri Mulyani mengatakan jika pengelolaan BLU terus terjaga integritasnya, maka bukan hal yang mustahil akan melahirkan rumah sakit-rumah sakit yang baik. "Jangan sampai rumah sakit jadi sumber masalah dalam tata kelola," katanya.
Pun dengan bidang pendidikan. Ada banyak BLU di bidang pendidikan seperti dana abadi pendidikan, dana abadi penelitian dan dana abadi kebudayaan. Sri Mulyani meminta manajemen BLU harus bisa membumikan peranannya di tengah masyarakat. Agar masyarakat mengetahui kehadiran dan dukungan negara yang sudah ada sejak lama.
"Sampaikan kepada masyarakat kalau instrumen pemerintah telah melayani dan negara hadir dengan efisiensi tinggi, transparansi dan akuntabilitas. Menciptakan ruang yang terlihat secara nyata. Jadi keuangan negara kembali ke masyarakat juga lewat kualitas pendidikan dan sarana prasarana," jelasnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden Jokowi menyinggung belanja dalam negeri yang dilakukan pemerintah daerah.
Baca SelengkapnyaJokowi menyinggung serapan anggaran pembelian produk dalam negeri untuk pemerintah kabupaten dan kota masih kecil
Baca SelengkapnyaJokowi ingin RI tak mau kalah dan harus memperluas pasar produk lokalnya.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi meminta pasar dalam negeri tidak di kuasai oleh produk mebel impor.
Baca SelengkapnyaPMI Manufaktur Indonesia pada Juli 2024 terkontraksi atau berada di zona negatif.
Baca SelengkapnyaPadahal, pemerintah pusat sangat sulit mengumpulkan uang dari pajak, royalti, hingga dividen untuk ditransfer ke daerah.
Baca SelengkapnyaPemerintah bakal memperketat impor barang-barang yang mengganggu pasar produk dalam negeri.
Baca SelengkapnyaPelaku bisnis dalam negeri termasuk UMKM tengah dalam proses pemulihan akibat terdampak parah pandemi Covid-19 sejak 2020 lalu.
Baca SelengkapnyaPihaknya turut mengapresiasi langkah yang diambil Kementerian Perindustrian yang dengan tegas menginginkan pembatasan impor kembali.
Baca SelengkapnyaDengan murahnya barang impor itu, banyak pelanggan beralih. Alhasil, semakin banyak produk impor yang masuk ke Indonesia berdasarkan pada permintaan tadi.
Baca SelengkapnyaAda faktor yang belum terselesaikan hingga WNI sering berobat ke luar negeri.
Baca SelengkapnyaTeten Masduki menyoroti masih maraknya penjualan pakaian bekas impor di pasaran.
Baca Selengkapnya