Sri Mulyani Soal PPKM Level 3 di Akhir Tahun: Kita Harus Tetap Waspada
Merdeka.com - Pemerintah akan kembali memberlakukan kebijakan PPKM Level 3 di semua wilayah pada saat periode Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru) mulai 25 Desember 2021 sampai 2 Januari 2022. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, kebijakan ini jadi antisipasi agar proses pemulihan ekonomi yang kini telah berjalan tidak kembali kecolongan.
Sebab, angka penambahan kasus positif Covid-19 di Indonesia saat ini sudah menurun hingga kurang dari 400 kasus baru per hari.
"Kami juga belajar dari tahun-tahun sebelumnya, di saat liburan Natal dan Tahun Baru kita harus tetap waspada," imbuh Sri Mulyani dalam suatu forum virtual bersama ADBI, Jumat (19/11).
-
Kapan PKL dilakukan? Biasanya, PKL diberikan pada siswa setelah melewati tahun ketiga di sekolah.
-
Apa yang mau dijalankan Kementan di 2025? Ketua Marga Gebze di Kampung Urumb (Dusun Serapuh) Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, Johanes Gebze mengajak masyarakat Papua Selatan untuk sama-sama mendukung penuh kegiatan cetak sawah yang akan dijalankan pemerintah di tahun 2025 mendatang.
-
Dimana program KKP dengan anggaran tambahan akan dijalankan? Anggaran ini digunakan untuk operasionalisasi PIT dan PNBP pasca produksi di 100 lokasi, pengembangan Kalaju di 65 lokasi, serta bakti nelayan di 30 lokasi.
-
Apa yang dilakukan KKP untuk tahun 2024? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyebut pencanangan Tahun Tuna 2024 merupakan wujud komitmen KKP memperkuat daya saing komoditas tuna di pasar global dan domestik.
-
Bagaimana BRI mengelola resiko di tengah pemulihan? Kendati demikian untuk memperkuat kondisi yang semakin membaik, pihaknya menerapkan strategi konservatif dengan mengalokasikan dana pencadangan yang lebih dari memadai sebagai salah satu mitigasi risiko.
-
Kapan kebijakan ini berlaku? Mulai awal tahun 2025, hanya aplikasi yang memiliki fungsi inti dan memerlukan akses ke gambar serta video pengguna yang akan diizinkan untuk mengakses seluruh galeri.
Oleh karenanya, pemerintah saat ini masih tetap waspada meskipun penambahan kasus baru telah turun pada tingkat yang lebih rendah. Pemerintah tak ingin program pemulihan ekonomi nasional yang sudah on the track kembali terkoreksi akibat varian delta.
"Kami terus tetap waspada dengan pandemi Covid-19, karena pandemi Covid-19 tetap menjadi risiko signifikan bagi ekonomi untuk melakukan pemulihan," tegas dia.
Sri Mulyani juga berkaca pada beberapa negara besar dunia, yang pertumbuhan ekonominya kembali terkontraksi akibat sulit membendung penyebaran Covid-19 varian delta. "Kita melihat adanya peningkatan drastis akan jumlah kasus pada beberapa negara khususnya di Eropa dan Amerika, atau bahkan di China," sebut dia.
Sementara dari Tanah Air, Pemerintah RI telah menggunakan berbagai instrumen kebijakan di sektor keuangan untuk mendukung intervensi, khususnya pada bidang kesehatan, perlindungan sosial, serta memberikan dukungan pada UMKM maupun koperasi.
"Jadi Tidak hanya bagaimana bisa bertahan dalam kondisi sulit ini, tapi juga mampu pulih lebih kuat, lebih baik. Syukurnya, pada saat ini perbaikan signifikan dalam upaya Indonesia membatasi dan mengendalikan pandemi telah menunjukan hasil-hasil yang menyenangkan," tuturnya.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menkeu Sri Mulyani menjelaskan penyusunan kebijakan perpajakan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi di berbagai sektor.
Baca SelengkapnyaIndonesia berupaya mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.
Baca SelengkapnyaInformasi Jokowi terima dari Menkes, kasus Covid-19 masih dalam kondisi yang baik meski memang ada kenaikan.
Baca SelengkapnyaKinerja apik ini tak lepas dari terjaganya tren pemulihan ekonomi nasional hingga memasuki akhir tahun 2023.
Baca SelengkapnyaBudi juga menganjurkan masyarakat untuk kembali menggunakan masker saat mengakses tempat-tempat yang rawan.
Baca SelengkapnyaLonjakan inflasi yang dirasakan oleh sejumlah negara mengakibatkan turunnya daya beli masyarakat, termasuk di Indonesia.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) pada tahun lalu juga menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2023 untuk penanganan jalan-jalan rusak di daerah.
Baca SelengkapnyaPuncak arus Natal dan tahun baru sesuai prediksi yakni di tanggal 22-23 Desember 2023
Baca SelengkapnyaMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai masyarakat selama ini hanya fokus pada kenaikan tarif PPN.
Baca SelengkapnyaSejak 27 November sampai 3 Desember kenaikan sebanyak 30 persen.
Baca SelengkapnyaOJK menyebut akan mencabut moratorium perizinan terhadap entitas pinjol baru yang khusus bergerak di sektor produktif dan UMKM.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani berharap, dengan pemangkasan suku bunga yang dilakukan The Fed Fund Rate akan terus memberikan momentum positif bagi perekonomian Indonesia.
Baca Selengkapnya