Sri Mulyani Usul SPN 3 Bulan Sebagai Acuan Asumsi Makro Diganti

Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengusulkan untuk menggunakan suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor lima atau 10 tahun dari sebelumnya Surat Perbendaharaan Negara (SPN) tiga bulan sebagai asumsi dasar ekonomi makro Rancangan APBN 2021. Menurutnya, asumsi suku bunga SPN 3 bulan sudah tidak relevan.

"Selama ini kita menggunakan suku bunga SPN tiga bulan yang mungkin relevansinya di dalam penghitungan APBN itu sangat kecil," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, dikutip Antara, Senin (22/6).

Dia mengungkapkan, SBN dengan jatuh tempo atau tenor 10 tahun dinilai lebih menentukan dalam postur APBN dan sejumlah negara juga menggunakan instrumen yang sama yakni SBN tenor 10 tahun. Dalam dokumen Kebijakan Ekonomi Makro Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) awal memberikan indikasi besaran suku bunga adalah 6,67-9,56 persen.

"Awalnya kami susun pada situasi market di bulan Maret-April yang masih sangat tinggi volatabilitasnya sehingga upper end (batas atas) memang sangat tinggi 9,56 persen," imbuhnya.

Saat ini, SBN tenor 10 tahun sudah menurun mendekati tujuh persen sehingga dalam rapat kerja ini, pihaknya mengusulkan kepada wakil rakyat itu untuk menurunkan tingkat suku bunga. Untuk opsi pertama yakni SBN tenor 10 tahun, proyeksi suku bunga adalah kisaran 6,29-8,29 persen atau lebih rendah dari KEM PPKF awal.

"Ini seiring perkembangan dari SBN yang kita issue (terbitkan) pada minggu-minggu terakhir yang menunjukkan perbaikan signifikan dengan sentimen market yang lebih positif," katanya.

Sedangkan opsi kedua yakni suku bunga SBN tenor lima tahun, Menkeu menjelaskan besaran bunga mencapai 5,88 hingga 7,88 persen. "Dua surat berharga ini sangat mempengaruhi postur belanja suku bunga karena menjelaskan hampir 5 hingga 5,9 persen atau lebih dari 10 persen dari total outstanding domestik kita," tandasnya.