Sumbangan BUMN Kepada Negara Capai Rp3.282 Triliun dalam 10 Tahun Terakhir
Merdeka.com - Menteri Badan Usaha Mikik Negara (BUMN), Erick Thohir mengklaim bahwa kontribusi BUMN sudah cukup besar terhadap penerimaan negara. Hal ini bisa dilihat dalam 10 tahun terakhir, di mana penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan pajak BUMN beri andil capai Rp3.282 triliun.
"Ini tentu kita jaga ke depan kita harapkan agar meningkat dan negara dapat income untuk dipakai kegiatan-kegiatan lain," katanya dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat 2021, secara virtual, Kamis (29/4).
Meski begitu, jika dilihat dari proposionalnya kontribusi dividen, PNBP dan pajak masih cukup kecil. Sebab jika melihat return on investment masih cukup baik yang ada di investasikan di Kementerian BUMN itu sendiri.
-
Bagaimana Kementerian BUMN mengelola BUMN? Fungsi Kementerian BUMN Perumusan dan penetapan kebijakan sekaligus koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, di bidang pengembangan usaha, inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengelolaan hukum dan peraturan perundang-undangan, manajemen sumber daya manusia, teknologi dan informasi, keuangan dan manajemen risiko BUMN.
-
Apa kontribusi besar UMKM terhadap ekonomi nasional? Jadi kalau melihat data ini UMKM kita ini sumbangsinya terhadap ekonomi nasional kita sangat besar. Bayangkan 97 persen tenaga kerja ini di-supply dari UMKM kita,' ucapnya.
-
Bagaimana BUMN mendapatkan PMN non tunai? PMN Non Tunai TA 20241) PT. Hutama Karya (Persero) berupa Barang Milik Negara dengan nilai wajar sebesar Rp1,93 triliun2) PT. Len Industri (Persero) berupa konversi utang sebesar Rp649 miliar3) PT. Bio Farma (Persero) berupa BMN dengan nilai wajarRp68 miliar 4) PT. Sejahtera Eka Graha berupa BMN dengan nilai wajar sebesar Rp1,22 triliun5) PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero) berupa BMN dengan nilai wajar sebesar Rp24 miliar6) PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) berupa BMN dengan nilai wajar sebesar Rp367 miliar7) Perum DAMRI berupa BMN dengan nilai wajar sebesar Rp460 miliar8) Perum LPPNPI/Airnav Indonesia berupa BMN dengan nilai wajar sebesar Rp301 miliar 9) PT. Pertamina (Persero) berupa BMN dengan nilai wajar sebesar Rp4,18 triliun10) PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) berupa BMN dengan nilai wajar sebesar Rp828 miliar11) Perum Perumnas berupa BMN dengan nilai wajar sebesar Rp1,10 triliun12) PT. Danareksa (Persero) berupa BMN dengan nilai wajar sebesar Rp3,34 triliun
-
Siapa yang mengawasi kinerja BUMN setelah PMN? 'Komisi XI DPR RI akan meminta BPK RI melakukan Audit Kinerja LPEI dan bisnis model yang baru guna memastikan keberlanjutan kinerja LPEI,' ujarnya.
-
Mengapa BNI tingkatkan kredit BUMN? Direktur Utama BNI Royke Tumilaar mengatakan memasuki semester kedua 2023, perseroan mulai melihat banyak BUMN yang berbenah dan siap untuk melakukan ekspansi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih kuat.
-
Bagaimana pertumbuhan ekonomi RI di kuartal II-2023? “Bila dibandingkan dengan triwulan II-2022 atau secara year on year tumbuh sebesar 5,17 persen,“ kata Deputi Bidang Neraca dan Analis Statistik BPS Moh Edy Mahmud saat Konferensi Pers di Jakarta, Senin.
Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi pendapatan dari kekayaan negara dipisahkan (KND) pada tahun 2019. Pendapatan ini salah satunya sumbangan dari BUMN melalui setoran deviden.
Mengutip Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2019, Kamis (3/12), penerimaan pendapatan dari KND di tahun 2019 naik 79,15 persen dari tahun 2018, yaitu sebesar Rp80,7 triliun.
Dari angka tersebut, bagian atas laba BUMN mencapai Rp50,63 triliun. Laba BUMN ini terdiri atas BUMN perbankan dengan kontribusi Rp18,595 triliun yang seluruhnya berasal dari BUMN di bawah Kementerian BUMN.
Lalu, BUMN non perbankan dengan kontribusi Rp31,17 triliun (di bawah Kementerian BUMN) dan Rp860,5 miliar (di bawah Kementerian Keuangan).
Tercatat, terdapat kenaikan pendapatan atas laba BUMN sebesar Rp5,5 triliun karena dipengaruhi peningkatan kinerja yang membaik.
10 BUMN Sumbang Dividen Terbesar
Dari realisasi tersebut, terdapat 10 BUMN yang menyumbang deviden terbesar. Siapa saja mereka? Ini daftarnya:
1. PT BRI dengan setoran Rp9,25 triliun
2. PT Telekomunikasi Indonesia dengan setoran Rp8,45 triliun
3. PT Pertamina dengan setoran Rp7,95 triliun
4. PT Bank Mandiri dengan setoran Rp6,7 triliun
5. PT PLN dengan setoran Rp4 triliun
6. PT BNI dengan setoran Rp2,25 triliun
7. PT Pegadaian dengan setoran Rp1,38 triliun
8. PT Inalum/MIND ID dengan setoran Rp1,08 triliun
9. PT Pupuk Indonesia dengan setoran Rp1,045 triliun
10. PT Jasa Raharja dengan setoran Rp891 miliar
Secara total, 10 BUMN ini berkontribusi kepada pendapatan negara sebesar Rp 43,073 triliun, atau sekitar 85 persen dari total kontribusi laba BUMN terhadap pendapatan KND 2019.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
BUMN juga harus memperhatikan peran pembagunan ke Indonesia.
Baca SelengkapnyaKinerja positif BUMN akan berpengaruh pada setoran dividen ke kas negara.
Baca SelengkapnyaHingga kuartal II-2024, pihaknya sudah menggunakan Rp119,75 miliar dari pagu anggaran Rp 284,36 miliar.
Baca SelengkapnyaDari segi pendapatan, kata Erick, meningkat dari Rp1.930 triliun pada 2020 ke Rp2.933 triliun pada 2023.
Baca SelengkapnyaErick Thohir merasa persetujuan anggaran tahun depan sebagai bagian dari cobaan.
Baca SelengkapnyaSelain dividen, aset BUMN juga mengalami kenaikan menjadi Rp10.000 triliun di 2023.
Baca SelengkapnyaSetoran dividen dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tercatat meningkat drastis pada tahun 2023.
Baca SelengkapnyaDirektur Utama BRI Sunarso mengungkapkan, pembagian dividen ini merupakan bentuk komitmen BRI dalam meng-create economic value utamanya bagi para shareholders.
Baca SelengkapnyaBRI menjadi BUMN paling banyak menyumbang deviden BUMN ke negara hingga Rp23,2 triliun.
Baca SelengkapnyaSetoran dividen BRI ke kas negara selama periode 2014-2023 berkisar di rentang Rp3,6 triliun hingga Rp23,23 triliun.
Baca SelengkapnyaTambahan anggaran tersebut digunakan untuk mencapai target setoran dividen yang diminta pemerintah sebesar Rp90 triliun di 2025.
Baca SelengkapnyaPerusahaan milik negara yang menerima insentif anggaran tersebut harus memiliki performa yang cukup baik
Baca Selengkapnya