Tak optimalnya FTZ Batam hilangkan potensi penerimaan pajak RP 20 T
Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan negara kehilangan potensi pajak Rp 20 triliun dari kawasan perdagangan bebas Batam. Maka dari itu, pemerintah berupaya merevitalisasi kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB) atau free trade zone (FTZ) Batam.
Menteri Tjahjo menambahkan Batam juga akan dipersiapkan untuk menyaingi negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Dengan demikian, dia menilai harus ada langkah kebijakan yang lebih komperhensif yang dilakukan pemerintah untuk menata kawasan ekonomi Batam.
"Nanti akan ada rapat terbatas sekali lagi, baru pertengahan bulan (Januari) dilaporkan ke bapak presiden, yang satu melindungi investor yang sudah ada, dan melindungi jaminan kepastian hukum dan investor yang baru," kata Tjahjo di gedung Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (5/1).
-
Apa yang terjadi di Batam dan Tanjungpinang? Sebelumnya, sejumlah media di Kepulauan Riau memberitakan adanya informasi akan terjadi tsunami akibat aktivitas seismik pada Selasa (17/9) di Kota Batam dan Tanjungpinang, sehingga meresahkan masyarakat.
-
Bagaimana Malaysia ingin meniru Indonesia? 'Banyak negara di Asia Tenggara yang menganalisis perkembangan Indonesia untuk mencari tahu pelajaran yang bisa diambil. Dari sudut pandang media Indonesia, sepak bola Malaysia berusaha merancang strategi yang serupa,' tambahnya.
-
Dimana lokasi Pulau Batam? Kota terbesar di Provinsi Kepulauan Riau ini terdiri dari gugusan pulau-pulau kecil yang berada di kawasan Selat Singapura hingga Selat Malaka.
-
Dimana negara berkembang di benua Asia? Negara Berkembang di Benua Asia Bhutan, Kazakstan, Mongolia, Armenia, Afghanistan, Bangladesh, Brunei, Kamboja, China, India, Korea Utara, Indonesia, Myanmar, Nepal, Papua Nugini, Palestina.
-
Bagaimana BP Batam siapkan relokasi? “Bila masyarakat bersedia kita relokasi, kami sudah siapkan kavling seluas 200 meter persegi dengan rumah tipe 45 sebanyak 3.000 unit, kemudian kami sediakan juga Fasum dan Fasos, serta area kantor pemerintahan,“ ujar Muhammad Rudi.
-
Apa target pertumbuhan ekonomi Indonesia? Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan Pemerintah menyepakati target sasaran pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2025 mendatang berada pada rentang 5,3 persen sampai 5,6 persen.
Selain itu, pemerintah juga harus menyelesaikan permasalahan dualisme antara Pemerintah Kota (Pemkot) Batam dengan Badan Pengusaha Batam (BP Batam), yang selama ini menjadi kendala perkembangan kawasan pintu masuk perdagangan bebas tersebut.
"Bagaimana bisa kewenangan yang ada duplikasi pemerintah kota Batam dan otoritas Batam ada kewenangan pusat juga ada, sehingga tidak mencapai target. Pajak Rp 20 triliun hilang per tahun," imbuhnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Target tahun 2024 naik menjadi sebesar Rp659,45 miliar.
Baca SelengkapnyaWilayah Batam, secara geografis terletak di jalur pelayaran internasional dan berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia.
Baca SelengkapnyaSejumlah peneliti asing mengkritik rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara di Kalimantan Timur.
Baca SelengkapnyaDua negara tersebut tengah bersekutu untuk segera merampungkan pembangunan Special Economic Zone (SEZ) di kawasan Johor, Malaysia Selatan.
Baca SelengkapnyaKenaikan PPN dengan menggunakan single tarif dapat menyebabkan semakin menurunnya daya saing industri.
Baca Selengkapnya"Apa kita lebih bodoh dari orang Thailand, apa kita lebih bodoh atau kita lebih malas," kata Prabowo.
Baca SelengkapnyaAda pun lini bisnis yang terdampak kenaikan pajak hiburan antara lain karaoke, kelab malam hingga spa.
Baca SelengkapnyaPemerintah menargetkan kenaikan penerimaan cukai sebesar 5,9 persen menjadi Rp244,198 triliun.
Baca SelengkapnyaThailand ingin melampaui Singapura di sektor wisata melalui kasino.
Baca SelengkapnyaBanyak keluhan dari para pengelola SPBU soal kenaikan pajak BBM 10 persen di Jakarta tersebut.
Baca SelengkapnyaPemerintah telah menghitung sedemikian rupa agar terjadi keseimbangan antara insentif yang diberikan dengan penerimaan negara.
Baca SelengkapnyaPrabowo menilai, rasio pajak indoensia masih jauh lebih rendah dibanding negara-negara tetangga, semisal Malaysia, Thailand hingga Kamboja.
Baca Selengkapnya