Follow
Tangani Corona, Anggaran Kementerian ESDM Dipangkas Jadi Rp6,2 Triliun
Merdeka.com - Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar rapat kerja bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif. Dalam rapat tersebut, Arifin mengatakan anggaran belanja kementerian dipotong Rp3,46 triliun untuk menangani Corona.
"Dari pagu APBN sebesar Rp9,6 triliun, dipangkas dengan penyesuaian penanganan Covid-19 sebesar Rp3,46 triliun sehingga pagu akhir setelah penyesuaian ialah Rp6,21 triliun," ujar Arifin di Ruang Rapat Komisi VII, Selasa (23/6).
Terdapat beberapa output ESDM yang terkena dampak pemotongan pagu ini. Pertama, infrastruktur migas seperti jargas, konkit nelayan, konkit petani dan konversi Mitan ke LPG 3 kg. Sebelum adanya Corona, anggaran yang disediakan ialah Rp3,728 triliun. Setelah adanya Corona, anggaran dipangkas Rp2,256 triliun menjadi Rp1,471 triliun.
-
Apa yang dibahas dalam rapat Kabinet? Seluruh menteri hadir untuk mengikuti arahan presiden terkait kerja pemerintahan.
-
Apa yang dibicarakan Menteri Basuki di DPR? Video tersebut saat anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Irine Yusiana Roba Putri mempertanyakan terkait Tapera, berikut transkrip pertanyaannya: 'Terus kadang kala ada beberapa dari pemerintah yang mengatakan ya untuk yang mampu itu untuk subsidi untuk yang tidak mampu. Mohon maaf pak, subsidi itu kewajibannya negara bukan sesama warga negara memberi subsidi. Kalau sesama warga negara itu namanya gotong royong dan alangkah malunya negara yang tidak mampu hadir untuk menjawab tantangan yang masyarakat hadapi,' tanya Irine.
-
Siapa yang memimpin rapat paripurna DPR? Ketua DPR Puan Maharani menjelaskan alasan rapat paripurna DPR tidak lagi menyebutkan jumlah kehadiran anggota dewan secara virtual.
-
Siapa yang mengadakan rapat kabinet perdana? Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menggelar rapat kabinet perdana bersama seluruh menteri di Istana Negara, Rabu (23/10).
-
Apa yang diputuskan terkait kehadiran anggota DPR? “Karena memang setelah pemerintah mengumumkan masa pandemi berakhir, jadi di sekitar kantor DPR ini sekarang semua ya kehadiran itu adalah kehadiran fisik,“ ujar dia.
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
Kedua, infrastruktur EBTKE yang tadinya Rp1,173 triliun dipotong Rp562,89 triliun menjadi Rp610,7 triliun.
Ketiga ialah infrastruktur Bageol, termasuk proyek sumur bor air tanah, pos pengamatan gunung api, sistem mitigasi bencana geologi dan Pusat Informasi Geologi Geopark. Anggaran awalnya ialah Rp619,08 triliun, dipangkas Rp231,49 triliun menjadi Rp387,585 triliun.
"Lalu untuk kegiatan non infrastruktur seperti perjalan dinas, paket meeting, renovasi, pengadaan peralatan, honorarium dan lain-lain dari Rp4,145 triliun dipangkas Rp3,746 triliun menjadi Rp389,942 triliun," katanya.
Reporter: Athika Rahma
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melakukan rapat kerja dengan Komisi VI DPR, membahas anggaran kementerian, Kamis (13/6).
Baca Selengkapnya
Pernyataan Prabowo tersebut merespon pertanyaan Ganjar Pranowo saat Debat Capres KPU Minggu (9/1) malam.
Baca Selengkapnya
Staf Khusus Menkeu menjelaskan, adanya pengurangan anggaran Kementerian dan Lembaga lantaran APBN diprioritaskan untuk pandemi covid-19.
Baca Selengkapnya
Rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I dari Fraksi PKS Abdul Kharis Almasyhari dan diikuti beberapa anggota Komisi I lainnya.
Baca Selengkapnya
Staf Khusus Menkeu Yustinus Prastowo menjelaskan, sebagian anggaran Kementerian dan Lembaga diutamakan untuk penanganan pandemi covid-19
Baca Selengkapnya
Usai melakukan rapat, pimpinan rapat mendoakan agar Basuki atau biasa disapa pak Bas kembali menjabat sebagai menteri
Baca Selengkapnya
Di tengah jalannya rapat, Menteri Erick mendadak dipanggil Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad
Baca Selengkapnya
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia protes ketika rapat dengan Komisi VI DPR, Selasa (11/6).
Baca Selengkapnya
Terdapat tujuh poin yang disampaikan dalam surat edaran efisiensi anggaran dinas tersebut.
Baca Selengkapnya
Komisi VI DPR menggelar rapat dengan sejumlah perusahaan BUMN terkait pengajuan Penyertaan Modal Negara (PMN).
Baca Selengkapnya
Anggota Komisi X DPR Fraksi Gerindra, Nuroji curiga anggaran tersebut hanya dipakai untuk rapat.
Baca Selengkapnya
Menurut Airlangga, anggaran Kementerian masih belum ditetapkan dan bisa berubah karena pembahasan masih terus berlanjut.
Baca Selengkapnya