Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

TDL naik 1 Juli 2014, industri kecil terancam gulung tikar

TDL naik 1 Juli 2014, industri kecil terancam gulung tikar

Merdeka.com - Pemerintah telah memutuskan akan menaikkan tarif listrik industri dan tarif listrik rumah tangga mulai 1 Juli 2014. Kenaikan tarif listrik dilakukan dengan alasan, PLN berencana membangun pembangkit listrik baru untuk meningkatkan kapasitas listrik di dalam negeri.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi menyayangkan keputusan tersebut. Kebijakan kenaikan listrik memukul pelaku industri, terutama industri kecil yang terancam gulung tikar alias tutup.

"Saya khawatir industri kecil dan mereka tutup dan tidak mampu lagi akhirnya menjadi agen barang luar negeri. Mereka justru menjual barang impor karena tak mampu produksi," ucap Sofjan ketika ditemui di Kementerian Perindustrian, Jakarta, Kamis (19/6).

Namun demikian, Sofjan mengaku belum mendapat keluhan langsung dari industri kecil tersebut. Keluhan akan disampaikan setelah kenaikan 1 Juli 2014 mendatang. "Sektor yang terpukul itu tekstil, garmen. Apalagi sekarang kompetisi ketat sekali," katanya.

Menurutnya, kenaikan tarif listrik membuat industri nasional tak lagi kompetitif. Harga produk lokal akan lebih tinggi dari impor. Sebab, besarnya biaya operasional berimbas ke harga produk yang dihasilkan.

"Bagaimana mereka kompetisi dengan barang impor. Sekarang saja produk kita 30 persen diatas barang impor kita engga kompetitif. Kita belum dapatkan reaksinya apa high cost economy diturunkan. Apa yang mereka rasakan nantilah," tutupnya.

Sebelumnya, mulai 1 Juli 2014 akan ada 6 jenis pelanggan yang mengalami kenaikan tarif listrik. Pertama industri golongan I-3 non publik atau non Tbk dengan kenaikan rata rata 11,57 persen yang dilakukan setiap dua bulan mulai Juli 2014 mendatang.

Kedua golongan rumah tangga R-2 dengan daya 3.500 VA sd 5.500 VA kenaikan bertahap rata rata 5,70 persen. Ketiga, golongan P2 di atas 200 KvA secara bertahap rata rata 5,36 persen setiap dua bulan. 

Keempat, golongan R-1 dengan daya 2.200 VA dengan kenaikan rata rata 10,43 persen yang dilakukan setiap dua bulan. Kelima, rumah tangga golongan R-1 dengan daya 1.300 VA dengan kenaikan rata rata 11,36 persen yang dilakukan setiap dua bulan. Terakhir, kenaikan tarif listrik penerangan jalan umum secara bertahap sebesar 10,69 persen.

"Kalau semua dari 6 opsi ini maka penghematan akan mencapai Rp 8,51 triliun. Siapapun jadi presiden kedepanya dengan menaikkan ini maka subsidi tidak lagi memberatkan. Ini kita lakukan agar tidak memberatkan pemerintah baru," ujar Menteri ESDM Jero Wacik.

(mdk/noe)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Apindo Blak-Blakan Marak PHK di Industri Tekstil
Apindo Blak-Blakan Marak PHK di Industri Tekstil

Harga produk impor lebih murah dengan kualitas yang hampir setara, membuat produk lokal kalah saing di pasar dalam negeri.

Baca Selengkapnya
11.000 Tenaga Kerja Industri Tekstil Kena PHK Gara-Gara Aturan Baru Kementerian Perdagangan
11.000 Tenaga Kerja Industri Tekstil Kena PHK Gara-Gara Aturan Baru Kementerian Perdagangan

Tercatat ada 6 pabrik tekstil yang melakukan PHK akibat aturan baru yang diterbitkan Kementerian Perdagangan.

Baca Selengkapnya
Harga Jual Jauh Lebih Murah, Produk Impor Kini Rebut Pasar Produk Lokal
Harga Jual Jauh Lebih Murah, Produk Impor Kini Rebut Pasar Produk Lokal

Dengan murahnya barang impor itu, banyak pelanggan beralih. Alhasil, semakin banyak produk impor yang masuk ke Indonesia berdasarkan pada permintaan tadi.

Baca Selengkapnya
Imbas Rupiah Anjlok, Sejumlah Produk di Minimarket Bakal Naik
Imbas Rupiah Anjlok, Sejumlah Produk di Minimarket Bakal Naik

Kondisi ini yang kemudian menjadi tantangan bagi sektor ritel Indonesia.

Baca Selengkapnya
Tak Pandang Bulu, Produk Impor Membanjiri Pasar Domestik Bakal Kena Bea Masuk 200 Persen
Tak Pandang Bulu, Produk Impor Membanjiri Pasar Domestik Bakal Kena Bea Masuk 200 Persen

Pengenaan bea masuk hingga 200 persen ini juga telah dirundingkan langsung dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas beberapa waktu lalu.

Baca Selengkapnya
Diterpa Badai PHK, Kinerja Industri Tekstil dan Pakaian Anjlok 2,63 Persen di Kuartal II-2024
Diterpa Badai PHK, Kinerja Industri Tekstil dan Pakaian Anjlok 2,63 Persen di Kuartal II-2024

Data BPS menunjukkan kinerja industri tekstil menurun seiring dengan adanya PHK massal sektor tersebut.

Baca Selengkapnya
Kurs Rupiah Anjlok Nyaris Sentuh Rp16.000 Per USD, Kelas Menengah Perlu Ambil Langkah Begini
Kurs Rupiah Anjlok Nyaris Sentuh Rp16.000 Per USD, Kelas Menengah Perlu Ambil Langkah Begini

Banyak dari produk tersebut mengandalkan bahan baku impor.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Diingatkan Hati-Hati Jalankan Relaksasi Impor, Produsen Dalam Negeri Harus Diutamakan
Pemerintah Diingatkan Hati-Hati Jalankan Relaksasi Impor, Produsen Dalam Negeri Harus Diutamakan

Sebagai anggota Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) , Indonesia memang harus mendukung liberalisasi perdagangan.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Akui Serbuan Barang Impor Bikin Industri Tekstil di Indonesia Terpuruk
Sri Mulyani Akui Serbuan Barang Impor Bikin Industri Tekstil di Indonesia Terpuruk

Sri Mulyani menyebut anjloknya kinerja tekstil domestik dan PHK massal akibat dari serbuan barang impor.

Baca Selengkapnya
Ini Dampaknya Jika Cukai Rokok Terus Naik
Ini Dampaknya Jika Cukai Rokok Terus Naik

Penurunan produksi industri rokok diakibatkan kenaikan cukai eksesif pada periode 2023–2024.

Baca Selengkapnya
Ternyata PLTS Atap Bisa Bikin PLN Merugi, Sudah Dirasakan di Jakarta
Ternyata PLTS Atap Bisa Bikin PLN Merugi, Sudah Dirasakan di Jakarta

Penggunaan PLTS atap disinyalir bakan bikin PLN merugi.

Baca Selengkapnya
10 Prabrik Tekstil Skala Besar di Jateng Bangkrut akibat Predatory Pricing
10 Prabrik Tekstil Skala Besar di Jateng Bangkrut akibat Predatory Pricing

Sedikitnya 10 pabrik tekstil berskala besar di Jawa Tengah bangkrut sehingga sekitar 10 ribu karyawan mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

Baca Selengkapnya