Follow
Tekan angka kecelakaan kerja, komite keselamatan konstruksi dan gedung dibentuk
Merdeka.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dalam jangka waktu satu bulan ke depan, segera meresmikan pembentukan dua unit keselamatan pembangunan. Harapannya angka kecelakaan kerja di sektor konstruksi bisa ditekan.
Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Syarif Burhanuddin, mengatakan dua unit keselamatan bangunan yang akan dibentuk ialah Komisi Keselamatan Bangunan Gedung (KKBG), dan Komite Keselamatan Konstruksi (KKK).
"Dijanjikan 1 bulan ini. Sekarang ini Januari, Februari kita selesaikan," ungkapnya di Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (26/1).
-
Di mana PKB dibentuk? Partai Kebangkitan Bangsa merupakan salah satu partai politik yang dibentuk pada era Reformasi 1998, tepatnya pada 23 Juli 1998.
-
Kenapa PKB dibentuk? Pembentukan partai ini diusulkan oleh kaum nahdliyin di berbagai daerah. Pasalnya, banyak warga NU yang ingin agar dibentuknya sebuah badan atau partai politik yang mewadahi aspirasi mereka di seluru pelosok Nusantara.
-
Bagaimana Kemenkeu RI dibentuk? Bermula dari Departement of Financien Departemen ini dibentuk di masa pemerintahan Hindia Belanda, dengan alasan keadaan ekonomi yang memprihatinkan kala itu.
-
Kenapa Kementerian PUPR membangun bendungan? Oleh sebab itu, di hadapan peserta World Water Forum ke-10 Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, Indonesia telah memperkuat infrastruktur air seperti membangun 42 bendungan, 1,18 juta hektare jaringan irigasi.
-
Siapa yang menandatangani SK kepengurusan PKB? Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Supratman Andi Agtas mengaku sudah menandatangani surat keputusan (SK) kepengurusan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang dihasilkan dari Muktamar PKB di Bali pada 24-25 Agustus 2024.
-
Kapan PKB dibentuk? Partai Kebangkitan Bangsa merupakan salah satu partai politik yang dibentuk pada era Reformasi 1998, tepatnya pada 23 Juli 1998.
Syarif pun mengungkapkan untuk Komite Keselamatan Konstruksi, akan diresmikan oleh Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono pada Senin (29/1).
Komite Keselamatan Konstruksi sendiri bertugas untuk mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan konstruksi potensi bahaya tinggi, hingga investigasi kecelakaan konstruksi.
Sedangkan, Komisi Keselamatan Bangunan Gedung bertugas melakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah dalam keselamatan bangunan gedung, investigasi bangunan gedung, serta inventarisasi, pemantauan, dan pertimbangan teknis dalam bangunan gedung.
"Permen PUPR untuk KKBG sedang dalam proses penyusunan. Februari pembentukan KKBG selesai," bebernya.
Dia menambahkan selain KKK dan KKBG, sebelumnya Kementerian PUPR telah membentuk Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan dan Komisi Keselamatan Bendungan. Pun, Kementerian PUPR telah mewajibkan gedung yang memiliki lebih dari 8 lantai untuk memiliki penilai ahli.
"Ada dasar hukumnya Undang Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2017. Jadi secara regulasi pemerintah sudah mengantisipasi secara keseluruhan," jelas Syarif.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Kantor Pusat BPJS Ketenagakerjaan akan dibangun dengan konsep yang memadukan 3 unsur, yaitu alam, budaya dan manusia.
Baca Selengkapnya
Kemnaker antusias dan terbuka untuk berbagi pengalaman, pengetahuan, dan praktik terbaik dalam bidang K3.
Baca Selengkapnya
Sebagai ganti dari ketiadaan warteg makanan bagi para pekerja proyek di IKN akan di masak dari dapur umum.
Baca Selengkapnya
Lebih kurang 16.000 pekerja konstruksi diperkerjakan di komplek Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur.
Baca Selengkapnya
Pelaksana tugas (Plt) Otorita IKN, Basuki Hadimuljono dipanggil Prabowo Subianto dan ditanya kemajuan pembangunan IKN.
Baca Selengkapnya
K3 merupakan salah satu perlindungan dasar ketenagakerjaan yang menjadi Fundamental Principal and Rights at work
Baca Selengkapnya
Dirjen Putri mengatakan upaya memperjuangkan kesejahteraan pekerja tidak hanya terkait dengan upah.
Baca Selengkapnya
Ketua Komisi II DPR mendukung penunjukan mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono sebagai Kepala OIKN.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi melakukan peletakan batu pertama groundbreaking untuk pembangunan kantor BPJS ketenegakerjaan di IKN.
Baca Selengkapnya
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang sebentar lagi akan pensiun, menyampaikan pesan kepada calon penggantinya.
Baca Selengkapnya
BKI menginginkan agar kegiatan Pembahasan Kerja Sama ini menjadi katalisator BKI untuk selalu bersinergi dengan Direktorat KPLP dalam menjalankan program.
Baca Selengkapnya
DPP APKI perlu menyusun program dalam meningkatkan integritas, pemahaman, maupun kapasitas peran pengawas ketenagakerjaan.
Baca Selengkapnya