Terkait Impor Ayam dari Brasil, Pemerintah Perbarui Aturan

Merdeka.com - Pemerintah memperbarui peraturan impor ayam dan produk ayam untuk menyesuaikan dengan keputusan Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO), di mana Indonesia kalah atas gugatan yang diajukan pemerintah Brasil terkait impor ayam.

"Penyesuaian peraturan yang dilakukan tidak berarti memberikan preferensi perdagangan untuk ayam dan produk ayam dari Brasil," kata Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dikutip Antara, Jumat (6/9).

Dia menjelaskan, meski WTO memutuskan bahwa Indonesia melakukan pelanggaran, namun tidak serta merta impor ayam dan produk ayam dari Brasil akan terlaksana karena kasus sengketa DS 484 Badan Penyelesaian Sengketa (Dispute Settlement Body/DSB) WTO tengah memasuki tahap pemeriksaan oleh panel kepatuhan (compliance panel) WTO yang memakan waktu berbulan-bulan.

Menurutnya, penyesuaian peraturan dilakukan dengan cara mengharmonisasikan kepentingan nasional, kesehatan masyarakat, serta aturan yang telah disepakati oleh Indonesia di WTO. Di mana kebijakan yang ditetapkan Indonesia bertujuan menjamin masyarakat Indonesia mendapat produk yang aman, sehat, dan halal.

"Oleh sebab itu, produk ayam impor yang masuk ke Indonesia tetap harus memenuhi standar kesehatan yang berlaku secara internasional serta standar halal yang berlaku di Indonesia. Selain itu, penting diketahui bahwa kebijakan halal Indonesia untuk produk ayam tidak pernah dinyatakan bersalah oleh panel sengketa WTO," imbuhnya.

Sejak 2009, Brasil berupaya membuka akses pasar produk unggas ke Indonesia, khususnya ayam dan produk ayam. Namun, Brasil menganggap Indonesia memberlakukan ketentuan dan prosedur yang menghambat masuknya produk tersebut ke pasar Indonesia sehingga Brasil menggugat Indonesia ke WTO pada 16 Oktober 2014.

Putusan panel sengketa DS 484 menyatakan empat kebijakan Indonesia melanggar aturan WTO, yakni kebijakan positive list, fixed license term, intended use, dan undue delay. Atas keputusan tersebut, Indonesia berkewajiban melakukan penyesuaian kebijakan untuk mengakomodasi putusan WTO.