TKN Soal Rencana Pemisahan Kementerian PUPR Prabowo: Itu Tidak Perlu Dilakukan

Merdeka.com - Tak hanya berencana memisahkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kubu pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno menyebut juga akan memisahkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dan menghidupkan Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) yang sempat hadir di masa orde baru.

Menanggapi hal ini, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Arif Budimanta mengatakan, pemisahan tersebut tidak perlu untuk dilakukan. Sebab penggabungan antara Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat malah berdampak positif.

"Penggabungan itu malah jadi percepatan koordinasi untuk memecah kebuntuan ego sektoral," kata Arif dalam diskusi di Jakarta, Selasa (5/3).

Sebagai contoh, Arif menyebut kinerja Kementerian PUPR yang berhasil melampaui target program 1 juta rumah. Diketahui pada Desember berhasil dibangun 1,07 juta unit rumah alias melampaui program 1 juta rumah.

"Proses perizinan kalau dulu prosesnya dihitung waktunya kurang lebih 400 hari sekarang kurang dari 10 sampai 20 hari mudah-mudahan ini benar. Apalagi pemerintah komit menjalankan OSS. Dengan kemudahan perizinan semakin cepat ini akan mereduksi cost," imbuhnya.

"Menurut saya kementerian PUPR tetap ada ya kan dan namanya juga Kementerian PUPR. Kementeriannya ada sampai sekarang," imbuh Arif.

Sementara Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) REI Soelaeman Soemawinata mengatakan tidak menyampaikan secara tegas apakah Kementerian PUPR harus dipisahkan atau tetap bergabung. Hanya saja, menurut dia, yang harus diperhatikan adalah penguatan peran lembaga tersebut.

"Saya melihat itu perlu atau tidak tapi harus diperkuat. Kalau dipisah juga harus tetap diperkuat kalaupun sekarang tetap ada harus diperkuat juga," katanya.

Dengan demikian, ke depan fokus Pemerintah tidak hanya pada pembangun rumah saja secara jumlah, tapi juga turut melakukan penataan lokasi guna meningkatkan kualitas lingkungan dan kawasan hunian.

"Bukan menargetkan hanya jumlah, tapi juga bagaimana menata lokasi-lokasi yang kita harus bekerja sama tidak hanya dengan infrastruktur tapi dengan tata ruang, pertanahan harus kuat jadi bagaimana masyarakat ini bisa dialokasikan penghidupannya di daerah-daerah yang juga di siapkan dari sisi infrastruktur sanitasi dan pekerjaannya saya kira kita semua harus menciptakan lapangan kerja," jelas dia.

"Jadi sentra-sentra baru juga untuk pertumbuhan ekonomi harus diciptakan karena 1,2 persen atau 3 juta orang pertumbuhan penduduk di indonesia harus di sediakan bukan hanya rumahnya tapi juga lapangan pekerjaannya," tandasnya.