Tugas OJK Jaga Kepercayaan Masyarakat di Industri Fintech
Merdeka.com - Digital trust memiliki peran penting bagi pertumbuhan industri digital. Semakin pelaku industri digital mampu menjamin keamanan data pengguna, maka akan semakin besar dampak positif yang ditimbulkan untuk keberlangsungan industri.
Kendati begitu, Kepala Grup Inovasi Keuangan Digital Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Triyono Gani mengatakan, stressing dari pihaknya adalah memberikan layanan bagi masyarakat dengan harus memberikan kredibilitas dari layanan digital trust.
"Bagaimana caranya kita betul-betul harus memberikan kredibilitas dari layanan tersebut. Untuk menjaga itu kita turunkan satu level menjadi bagaimana kita membuat digital trust," ujar Triyanto dalam konferensi pers, Jakarta, Senin (7/11).
-
Mengapa transaksi digital penting untuk ekonomi digital? Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie menyebutkan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk digital ekonomi senilai 800 miliar dollar Amerika Serikat (AS) atau sekitar Rp12.096,8 triliun.
-
Bagaimana AI membantu keamanan digital? Tak hanya itu, AI juga dapat berperan penting dalam mendeteksi dan mencegah upaya penipuan di ranah digital.
-
Mengapa inklusi digital penting untuk masyarakat? Inklusi digital penting untuk masyarakat yang lebih berkembang.
-
Apa dampak positif teknologi bagi akses informasi? Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, akses terhadap informasi menjadi semakin mudah dan cepat.
-
Kenapa verifikasi penting di era digital? Dengan maraknya berita palsu dan banyaknya informasi yang salah, sangat penting untuk memverifikasi keaslian informasi sebelum menerimanya sebagai kebenaran.
-
Kenapa teknologi informasi penting? Teknologi informasi adalah istilah umum untuk teknologi apa pun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan dan/atau menyebarkan informasi secara digital.
Dia menjelaskan OJK diberikan mandat di dalam undang-undang untuk membangun sebuah ekosistem untuk mendukung terciptanya trust di sektor keuangan.
"Paling tidak ada beberapa langkah yang sudah kita capai. Pertama, kita melakukan review terhadap peraturan kiwaisi yang ada, kita melihat di situ masih ada beberapa gap yang sebenarnya kita akan pilih gap karena nuansa sekarang adalah bagaimana kita akan melakukan kiwaisi secara elektronik tidak secara person to person ketemu langsung tapi kita akan menciptakan peran elektronik dan perkuat peraturan di situ," terang dia.
Kemudian, pihaknya juga bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) terkait dengan penggunaan digital dalam transaksi jasa keuangan.
"Kita juga betul-betul menerima beberapa keluhan terkait dengan produk dan sebagainya, terutama bagaimana konfirmasi terhadap produk-produk menggunakan on digital signature, saya kira ini menjadi suatu hal yang tidak perlu data ulang dengan sendirinya menggunakan digital signature di dalam transaksi keuangan kita saya kira mungkin ini adalah prioritas yang sangat penting," kata dia.
Terakhir, pihaknya juga berbicara mengenai penggunaan digital id dengan rekan-rekan Dukcapil. Ini adalah suatu proyek yang bekerjasama dengan Dukcapil karena dengan mudah mendapatkan data para konsumen yang masuk ke dalam layanan sektor keuangan.
"Ini akan mudah dengan digital id bisa kita terapkan dengan baik dan benar ini juga akan menambah daya tarik penggunaan masyarakat untuk layanan digital," tambahnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ini diperlukan agar dapat bermanfaat sekaligus memitigasi dan meminimalisir dampak negatif.
Baca SelengkapnyaDewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK).
Baca SelengkapnyaPerusahaan Teknologi Keuangan Digital, Trans Digital Cemerlang (TDC) menyambut baik acara Indonesian Fintech Summit & Expo 12-12 November 2024 lalu.
Baca SelengkapnyaOJK senantiasa memperkuat pengaturan dan pengawasan industri asuransi yang semakin menjamin pelindungan konsumen
Baca SelengkapnyaRisk & Governance Summit merupakan acara berkelanjutan yang diselenggarakan oleh OJK sejak tahun 2013 untuk menyampaikan pesan penting.
Baca SelengkapnyaForum tersebut juga dihadiri oleh Kepala Biro Ekonomi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Syakyakirti.
Baca SelengkapnyaOJK perlu mengambil peran sebagai enabler dan menjadi salah satu pilar utama agar sektor jasa keuangan tetap stabil.
Baca SelengkapnyaMahendra Siregar memcermati dampak digital transformasi sektor keuangan di Indonesia apakah sebagai keberkahan atau kutukan.
Baca SelengkapnyaTantangan selanjutnya yaitu rendahnya literasi keuangan digital.
Baca SelengkapnyaKomisi XI Minta Anggota OJK Baru Mampu Perkuat Pengawasan
Baca SelengkapnyaProgram ini diharapkan mendorong adopsi fintech dan meningkatkan kesadaran terhadap perkembangan, manfaat.
Baca SelengkapnyaTransformasi dan reformasi di bidang PPDP telah, sedang dan akan terus dilakukan OJK baik pada sisi pengaturan, pengembangan, perizinan dan pengawasan.
Baca Selengkapnya