Wagub Sumbar soal LPG 3 Kg langka: Banyak dipakai masyarakat tidak berhak
Merdeka.com - Wagub Sumatera Barat, Nasrul Abit mencurigai distribusi LPG 3 kilogram salah sasaran. Akibatnya, masyarakat miskin yang membutuhkan menjadi susah untuk mendapatkannya.
"Harusnya LPG 3 kilogram ini untuk masyarakat kurang mampu, tapi banyak juga dipakai oleh golongan usaha dan masyarakat yang tidak berhak. Ini mungkin penyebab gas menjadi langka," kata dia seperti dikutip Antara Padang, Senin (18/9).
Nasrul mengatakan hal itu terkait langkanya LPG 3 kilogram di Sumbar dua minggu terakhir.
-
Kenapa Pertamina menambah pasokan LPG 3 kg? Tambahan pasokan LPG 3 Kg ini dilakukan untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakat seiring Ramadan dan Idulfitri 1445 H.
-
Kenapa Pertamina tambah stok LPG? Pertamina Patra Niaga terus menambah persediaan LPG 3 kg untuk wilayah Jawa Tengah dan DIY. Langkah ini dapat dilakukan menyusul meredanya cuaca ekstrem yang melanda wilayah utara Jawa Tengah sejak 11 Maret lalu dan berhasilnya kapal pengangkut suplai LPG bersandar di pelabuhan Semarang dan Rembang
-
Dimana Pertamina tambah stok LPG? Pertamina Patra Niaga terus menambah persediaan LPG 3 kg untuk wilayah Jawa Tengah dan DIY.
-
Gimana Pertamina tambah stok LPG? Total, mereka melakukan penambahan fakultatif LPG 3 Kg hingga 394.000 tabung selama periode Maret 2024 di wilayah terdampak. Area Manager Communication, Relation, dan CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah, Brasto Galih Nugroho menyampaikan penambahan pasokan LPG 3 Kg terus dioptimalkan.
-
Berapa total penambahan pasokan LPG 3 kg? Pertamina melalui anak usahanya,PT Pertamina Patra Niaga, telah menambah pasokan LPG 3 kilogram (Kg) sebanyak 22.087 Metrik Ton atau setara dengan 7.36 juta tabung.
-
Bagaimana Pertamina menjamin ketersediaan LPG 3 kg selama Lebaran? Pertamina Patra Niaga memastikan stok LPG 3 Kg aman berada di level 14-15 hari.
Selain itu kuota LPG 3 kilogram untuk satu daerah diduga dialihkan oleh pedagang ke daerah lain untuk mendapatkan keuntungan hingga terjadi kelangkaan LPG pada daerah pemilik kuota.
"Dugaan-dugaan ini tentu perlu dibuktikan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumbar sudah saya perintahkan untuk berkoordinasi dengan pihak terkait menyangkut hal ini," kata dia.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumbar, Asben Hendri menjelaskan pihaknya berkoordinasi dengan Pertamina terkait persoalan LPG 3 kilogram tersebut karena pemerintah tidak punya kewenangan untuk penindakan.
"Kewenangan itu ada pada Pertamina, selaku penyalur. Tapi itu juga terbatas pada agen resmi sementara untuk tingkat pengecer sulit terdeteksi," kata dia.
Untuk sementara yang telah dibuat Pemprov Sumbar untuk membantu masyarakat agar tidak kesulitan mendapatkan LPG tersebut, melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) menggunakannya.
Selain itu juga meminta kabupaten dan kota untuk ikut mengawasi penyelewengan alokasi penjualan LPG 3 kilogram, karena ada indikasi penyelewengan alokasi satu daerah ke daerah lain.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Tutuka Ariadji mengatakan, jumlah alokasi untuk LPG bahkan mengalami kenaikan untuk tahun ini.
Baca Selengkapnya"Orang kaya, harusnya malu membeli gas melon, apalagi sudah tertulis pada tabung bahwa produk tersebut memang hanya diperuntukkan bagi orang miskin."
Baca SelengkapnyaPemprov Sumut merespons cepat masalah kelangkaan gas 3 kg di beberapa daerah.
Baca SelengkapnyaGas 3 kg merupakan produk subsidi yang ditujukan khusus masyarakat yang kurang mampu.
Baca SelengkapnyaDia menyebut, kelangkaan gas subsidi itu akibat diborong orang kaya hingga restoran.
Baca SelengkapnyaEdy menduga ada pihak-pihak yang memanfaatkan kemungkinan peningkatan konsumsi gas elpiji 3 kilogram saat Iduladha dan Tahun Baru Islam.
Baca SelengkapnyaYLKI menawarkan dua solusi yang bisa ditempuh pemerintah untuk mengatasi subsidi LPG 3 Kg tidak tepat sasaran.
Baca SelengkapnyaSaat ini, banyak masyarakat terpaksa menggunakan tabung gas non subsidi 12 Kg seharga Rp200.000. Sehingga harus mengeluarkan dana lebih.
Baca SelengkapnyaASN dan warga mampu di Banyuwangi dilarang menggunakan elpiji 3 kilogram bersubsidi untuk memasak di rumah maupun untuk usaha
Baca SelengkapnyaSalman meminta masyarakat untuk menggunakan LPG sesuai dengan ketentuan sehingga tidak menyulitkan masyarakat lainnya yang berhak.
Baca SelengkapnyaJumlah pengguna LPG 3 kg sebagai barang public service obligation (PSO) naik hingga 5 persen.
Baca SelengkapnyaTabung gas bersubsidi tersebut disebar ke Balikpapan sebanyak 32.000 tabung dan 11.000 tabung ke Samarinda.
Baca Selengkapnya