Wamenkeu sebut serapan dana di sektor lingkungan hidup belum optimal
Merdeka.com - Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan masih banyak dana transfer ke daerah yang masih belum diserap secara optimal. Salah satunya di sektor lingkungan hidup dan kehutanan, seperti dana reboisasi, bantuan ke daerah, dan dana alokasi khusus (DAK) kehutanan.
"Adapula DBH (dana bagi hasil) 60 persen ke daerah, 40 persen ke pusat. Di pusat ada dua, satu lewat BLU, satu lewat program. Saya diminta Bu Menteri untuk melihat lagi realisasi dan pelaksanaanya. Makanya kita ketemu di sini untuk rumuskan sama-sama," ujar Mardiasmo dalam rakernas di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Kamis (3/8).
Dia menambahkan, penyerapan DBH dari badan layanan umum (BLU) belum optimal karena memakai skema bergulir. Bahkan, penyerapan DBH melalui program juga belum mampu mengentaskan kemiskinan.
-
Dimana Gubernur Sumbar minta bantuan dana? 'Kami telah menyampaikan dampak-dampak kerusakan dan kemudian juga beberapa dukungan dari Komisi V di antaranya adalah dukungan peralatan untuk BNPB dan peralatan untuk PUPR dalam rangka untuk darurat,' kata Mahyeldi di Komisi V DPR RI, Kamis (16/5) malam.
-
Bagaimana bantuan Kementan disalurkan? Menurut Martina, semua bantuan akan segera dikirim menuju titik lokasi terdampak, yaitu Distrik Agandugume di Puncak Papua.
-
Siapa yang diajak DPR untuk memperbaiki pengelolaan Dana Desa? Untuk itu, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mengajak kepala desa memperbaiki kinerja pengelolaan Dana Desa.
-
Bagaimana Kementan mengoptimalkan lahan rawa di Banyuasin? 'Hari ini kami meninjau langsung kegiatan Opla yang dilakukan di Desa Sungai Dua, Kecamatan Rambutan berupa normalisasi saluran maulun pendalaman saluran sekaligus pembuatan tanggul maulun peninggian tanggul.
-
Bagaimana Kementan bantu daerah kering parah? Berikutnya, kata Mentan, pemerintah juga terus melakukan intervensi terhadap zona merah atau wilayah kering parah agar segera memompa sumber air yang masih tersedia.
-
Apa program Kementan untuk Merauke? Kementerian Pertanian (Kementan) canangkan gerakan pompanisasi di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan.
"Ini sesuatu yang ironis, di satu sisi kita sudah utang tapi di satu sisi masyarakat butuh tapi penggunaannya belum optimal. Kami akan reformasi regulasi ini agar optimal," imbuhnya.
Untuk dana reboisasi, penyerapan yang belum optimal dikarenakan masih banyak aturan yang menyulitkan. Untuk itu, pemerintah akan terbuka untuk membuat aturan yang lebih mudah.
Dia berharap, dengan adanya Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bisa mengoptimalkan dana transfer ke daerah, khususnya di sektor lingkungan hidup.
"Makanya kami mau diskusi interaktif saat ini, akan catat masukan dari sana sini. Ini saya mau tanya per daerah, dana reboisasi mau diapakan, realisasinya seperti apa. Jangan hanya uangnya masuk rekening tapi tidak dipakai," pungkas Mardiasmo.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Perlu ada integrasi yang serius dalam pengelolaan sampah di daerah
Baca SelengkapnyaAngka kemiskinan nasional berdasar data BPS masih 9,36 persen, jauh di atas target pada RPJMN 2020-2024 sebesar 6,5 – 7,5 persen.
Baca SelengkapnyaTomy meminta para kepala desa agar mampu mendorong pengelolaan anggaran Dana Desa lebih transparan.
Baca SelengkapnyaGuru Besar Hukum Pidana Universitas Pancasila Agus Surono mengatakan, tantangan terbesar dalam pengelolaan SDA adalah masalah deforestasi.
Baca SelengkapnyaBerdasarkan catatan yang diterima Airlangga, kendala yang kerap terjadi saat realisasi dana PSR yaitu rekomendasi dari dinas terkait.
Baca SelengkapnyaDari pagu anggaran Rp6,55 triliun yang baru terealisasi baru Rp3,53 triliun.
Baca SelengkapnyaMenko Polhukam Mahfud MD buka suara soal kelaparan dan kekeringan yang terjadi di Papua pada Kamis (3/8).
Baca SelengkapnyaKesenjangan pendanaan menjadi salah satu persoalan mencapai pembangunan berkelanjutan di sektor kelautan (SDGs 14).
Baca SelengkapnyaTerbatasnya pendapatan tersebut dipengaruhi masih rendahnya kekuatan pajak daerah (local taxing power) di sebagian besar daerah.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi terus memantau realisasi belanja pemerintah pusat maupun daerah.
Baca SelengkapnyaBNPB mencatat empat titik di Riau terjadi kebakaran hutan dan lahan.
Baca SelengkapnyaJika isu tersebut tidak diatasi, UMKM pertanian hanya akan menjadi sorotan sesaat pada saat pemilu, namun setelahnya kembali terabaikan.
Baca Selengkapnya