Wapres JK: Kita sedang cari cara kelola defisit anggaran
Merdeka.com - Defisit anggaran tahun 2015 diprediksi akan melebar dari 1,9 persen menjadi 2,59 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Pemicunya, realisasi penerimaan pajak yang diproyeksi hanya mencapai 85 persen dari target tahun ini sebesar Rp 1.295 triliun.
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, pemerintah memiliki strategi dalam menyiasati anggaran yang minim akibat penerimaan tidak sesuai dengan target yang ditetapkan. Wapres JK mengakui, pihaknya sedang memutar otak untuk memilih proyek-proyek apa saja yang menjadi prioritas untuk didahulukan.
"Ya pastilah. Kita lihat perkembangannya," ucap JK di kantornya Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (9/11).
-
Apa yang dibicarakan Jokowi dengan PKB? Menurut dia, Jokowi memuji raihan suara PKB dalam Pileg 2024.
-
Kenapa APBD Kaltim meningkat? Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kaltim, Yusliando juga menyebutkan, signifikansi peningkatan APBD ditunjang oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD). Terutama dari sektor pajak dan arus investasi yang masuk ke Kaltim.
-
Bagaimana anggaran tambahan KKP akan digunakan? Rinciannya, Rp200 miliar untuk penambahan biaya operasional kapal pengawas selama 60 hari sehingga total hari layar menjadi 100 hari yang dikelola Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan (DJPSDKP).
-
Apa tren terbaru di kabinet Jokowi? Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle menteri dan wakil menteri hari ini Senin (17/7).
-
Apa komitmen PKB di Pilgub Jabar? 'Pokoknya prinsipnya PKB siap siapapun yang berkompetisi karena PKB akan menyuguhkan alternatif pilihan untuk publik, sebanyak-banyaknya,' ujar Huda ketika ditemui di Gedung DPR RI, Kamis (13/6).
-
Kenapa APBD Kutai Timur meningkat di tahun 2024? Bupati Ardiansyah menjelaskan, APBD Kutai Timur tahun depan alami peningkatan. Baginya, dana yang lebih besar ini digunakan untuk percepatan pembangunan.
JK menyebut, ada beberapa pilihan dalam menjaga defisit anggaran agar tidak melebar. "Kalau tidak uang berkurang pasti pengeluaran harus dikurangi kan. Atau kita mencari suatu cara untuk mengelola defisit itu," ucap JK.
Diberitakan sebelumnya, realisasi penerimaan pajak diproyeksi hanya mencapai 85 persen dari target tahun ini sebesar Rp 1.295 triliun. Dengan demikian, defisit anggaran berpotensi melebar dari 1,9 persen menjadi 2,59 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Untuk menutup itu, pemerintah bakal mencari utangan hingga sebesar USD 5 miliar atau sekitar Rp 68 triliun.
"Jadi saya dapat mandat menambah utang sampai dengan menutup defisit 2,59 persen dari PDB. Asumsi defisit APBN awal 1,9 persen dan 2,23 persen (proyeksi saat semester I)," kata Direktur Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kementerian Keuangan Robert Pakpahan, di Jakarta, Jumat (6/11).
Menurut Robert, pihaknya sudah menggenggam komitmen pencairan utang (Standby loan) dari lembaga keuangan multilateral. Seperti, Bank Dunia, Asian Development Bank (ADB), dan lainnya.
"Jadi sudah secure (diamankan)," tegasnya.
Sekedar informasi, realisasi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sudah mencapai Rp 451,95 triliun. Itu sekitar 97,89 persen dari target dalam APBN-P 2015 sebesar Rp 461,7 triliun.
Rencana awal, tambahan utang netto tahun ini ditetapkan sebesar Rp 22,5 triliun.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi menyadari bahwa mengubah pola pikir seorang pemegang kebijakan bukanlah perkara mudah.
Baca SelengkapnyaWapres ke-10 dan 12, Jusuf Kalla atau JK memperkirakan, siapa pun yang menggantikan Jokowi akan menghadapi tantangan berat.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi terus memantau realisasi belanja pemerintah pusat maupun daerah.
Baca SelengkapnyaTahun Anggaran 2023 akan ditutup beberapa minggu lagi.
Baca Selengkapnyaokowi ingin agar rencana pembangunan jangka panjang hingga menengah baik di daerah dan pusat berjalan sinkron.
Baca Selengkapnya"Tuntaskan agenda pembangunan yang belum selesai," kata Jokowi
Baca SelengkapnyaSekretaris Daerah (Sekda) Bali Dewa Made Indra menanggapi soal ucapan Presiden. Meskipun Presiden tak menyebut spesifik daerah yang dimaksud.
Baca SelengkapnyaJokowi mengingatkan Pemda agar program-program harus berorientasi kepada hasil, sehingga ada return ekonomi.
Baca SelengkapnyaDefisit tersebut disebabkan total pengeluaran yang lebih besar dibandingkan dengan total penerimaan.
Baca SelengkapnyaSepanjang tahun 2020 hingga 2024 ada Rp78,68 triliun uang negara yang diselamatkan.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua Komisi III DPR meminta Kejagung bisa konsisten menjaga kinerja cemerlangnya.
Baca SelengkapnyaDia kerap mendapat keluhan bahwa APBD tidak cukup untuk memperbaiki.
Baca Selengkapnya