Follow
Wapres JK: Pelaksanaan SDGs Global Butuh Anggaran USD 2,5 Triliun Per Tahun
Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyebut bahwa anggaran untuk melaksanakan tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals/SDGs) mencapai USD 2,5 triliun per tahun. Diketahui, SDGs memiliki 17 tujuan yang harus dicapai hingga 2030, termasuk pengentasan kemiskinan.
Besaran anggaran yang tidak sedikit itu mengemuka dalam pertemuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) beberapa waktu lalu.
"Memang tidak mudah. Pembicaraan kemarin mengungkapkan bahwa biaya per tahun untuk SDGs USD 2,5 triliun. Kalau kita kerja sama maka bisa dilakukan," kata dia, saat membuka 'SDGs Annual Conference 2019' di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa (8/10).
-
Mengapa kerja sama ini penting bagi kedua negara? Kerja sama kedua negara penting karena bertujuan untuk berbagi program dan best practices di bidang pelatihan dan pemagangan, seperti pengembangan program pelatihan bersama yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja di masa depan, pertukaran tenaga pelatih dan instruktur, dan pertukaran informasi dan data ketenagakerjaan.
-
Bagaimana Menko Perekonomian ingin memperkuat kerja sama ekonomi? "Di KTT India nanti Indonesia akan terus berupaya menjalin kerja sama dengan negara-negara lainnya dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang ekonomi. Sehingga nantinya pembangunan akan terus terjadi dan masyarakat akan sejahtera," tutur Ketua Umum DPP Partai Golkar ini.
-
Kenapa Kejaksaan Agung diajak kerja sama? “IDSurvey berperan penting dalam memastikan mutu dan kuantitas barang dan jasa dalam perekonomian nasional sehingga berperan sebagai benteng ekonomi nasional. Kami turut berterima kasih atas kesediaan JAMDATUN untuk melakukan kerjasama dengan kami dalam melakukan pendampingan-pendampingan yang diperlukan,“
-
Mengapa Jakarta butuh investasi? Oleh karena itu, dibutuhkan investasi dari dalam dan luar negeri untuk membiayai pembangunan DKI Jakarta.
-
Kenapa kerja sama ekonomi dengan Kanada penting bagi Indonesia? Lebih penting lagi, bagi Indonesia, kerja sama ekonomi tersebut dipercepat dengan landasan aturan dan arahan Presiden.
-
Bagaimana Kejaksaan Agung berperan dalam kerja sama ini? “Dalam usaha untuk membesarkan perusahaan dan berperan membangun perekonomian Indonesia perlu adanya bimbingan agar IDSurvey dapat melakukan aktivitas perusahaan sesuai dengan koridor-koridor regulasi yang berlaku. Tentunya IDSurvey berharap agar semua yang dikerjakan tidak menyimpang dari peraturan-peraturan yang berlaku sehingga aktivitas bisnis dapat berjalan lancar,“
Karena itu, JK mengatakan kerja sama antara negara diperlukan guna memenuhi dana yang besar tersebut. "Bagaimana dapat dananya dengan triliun dolar bukan rupiah. Maka perlu kerja sama. Maka kerja sama itu begitu penting untuk kita lakukan bersama," urainya.
Kerja sama tidak hanya dalam bentuk pendanaan. Kerja sama juga perlu dalam upaya memetakan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan SDGs.
"Tentu kerja sama itu dapat terjadi, bila kita semua memahami masalahnya secara jelas. Karena menurut saya ini kerja sama yang goal yang baik untuk dicapai untuk Indonesia dan seluruh dunia," tandasnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Kesenjangan pendanaan menjadi salah satu persoalan mencapai pembangunan berkelanjutan di sektor kelautan (SDGs 14).
Baca Selengkapnya
Pimpinan BKSAP DPR memaparkan isu Pembangunan Berkelanjutan saat menghadiri Inter-Parliamentary Union (IPU) Parliamentary Forum at The United Nation.
Baca Selengkapnya
Pemerintah mengalokasikan anggaran pembangunan IKN dan program Makan Bergizi Gratis di 2025.
Baca Selengkapnya
Secara total, pemerintah menyiapkan anggaran hingga Rp139,4 triliun untuk proyek swasembada pangan.
Baca Selengkapnya
Luhut meyakini Aliansi Keuangan Campuran Global atau Global Blended Finance Alliance (GBFA) bisa menjawab kebutuhan dampak perubahan iklim.
Baca Selengkapnya
Hal ini dilakukan sebagai upaya mengantisipasi dampak perubahan iklim.
Baca Selengkapnya
Upaya memitigasi dampak perubahan iklim yang dilakukan akan sia-sia tanpa adanya dukungan investasi maupun pendanaan murah dari negara-negara maju.
Baca Selengkapnya
Prabowo menekankan pentingnya tindakan kolektif dari anggota G20 untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam mengatasi dampak perubahan iklim.
Baca Selengkapnya
Tanpa pendanaan dari negara maju, upaya mitigasi perubahan iklim oleh negara berkembang, termasuk Indonesia akan mengalami hambatan.
Baca Selengkapnya
Program pendanaan ini akan berlangsung dalam durasi tiga tahun.
Baca Selengkapnya
Indonesia menargetkan dapat memproduksi minyak 1 juta barrel per hari dan gas 12 miliar kaki kubik per hari di tahun 2030.
Baca Selengkapnya
Indonesia berkomitmen menyiapkan dana hibah untuk dimanfaatkan.
Baca Selengkapnya