Afrika Selatan ubah label produk Israel jadi \'made in Palestina\'

Afrika Selatan tidak mengakui perluasan wilayah Israel selepas 1967.

Pemerintahan Afrika Selatan menyetujui usulan untuk mengubah label di produk-produk impor asal perusahaan Israel di wilayah pendudukan Yerusalem Timur, Tepi Barat, dan Gaza. Barang-barang itu akan ditulis ulang sebagai 'made in Palestina' alias dibuat di Palestina.

Keputusan ini diumumkan juru bicara pemerintah Jimmy Manyi di Ibu Kota Pretoria, kemarin. Afrika Selatan tidak bisa menerima tindakan Israel yang terus mendirikan perusahaan di tanah pendudukan ilegal. "Bagi Afrika Selatan batas Israel adalah keputusan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 1948, selain wilayah itu, kami tidak mengakuinya," kata Manyi, seperti dilansir stasiun televisi Al Arabiya, Kamis (23/8).

Israel menduduki paksa beberapa wilayah selepas perang pada1967 melawan koalisi Arab, meliputi Yerusalem Timur, Tepi Barat, Jalur Gaza dan Dataran Tinggi Golan. Sejak saat itu, banyak perusahaan kalangan Yahudi, terutama berbasis pertanian didirikan di sana dan melakukan aktivitas ekspor.

Ketika pemerintahan apartheid memisahkan kulit putih dan kulit hitam berakhir pada 1991, Afrika Selatan menjadi salah satu negara dengan kebijakan luar negeri paling progresif di Benua Hitam itu. Mantan Presiden Nelson Mandela menyatakan dukungan bagi perjuangan Palestina.

Mandela menyebut Palestina mengalami apartheid seperti yang pernah menimpa warga kulit hitam di Afrika Selatan, terutama dalam hal pengekangan aktivitas dan hak asasi oleh otoritas Zionis. Sikap ini rupanya diteruskan oleh Presiden Jacob Zuma.

Penggantian label ini akan dilakukan secepatnya oleh Kementerian Perdagangan. Usulan itu muncul pertama kali dua bulan lalu, setelah beberapa pegiat dan pejabat pemerintah merasa label 'buatan Palestina' harus dicantumkan agar konsumen tahu pasti darimana barang ini berasal.

Keputusan Afrika Selatan membuat berang Israel. Menteri Luar Negeri Yigal Palmor menuding kebijakan ini tidak bisa diterima. "Pengubahan label di Afrika Selatan tidak dilandasi semangat kerjasama ekonomi melainkan prasangka politik," kata dia.

Negeri Zionis itu juga berencana memanggil duta besar Afrika Selatan untuk memberi penjelasan. Kedua negara memang memiliki hubungan diplomatik maupun ekonomi, sehingga menjalin aktivitas ekspor-impor relatif intens.