Bahas swasembada pangan, PBB akan kirim ahli ke Indonesia
Selama kunjungannya, Elver akan bertemu dengan pejabat pemerintah, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, organisasi masyarakat sipil, pelaku bisnis di sektor swasta dan pemangku kepentingan terkait, baik di Jakarta maupun di luar ibu kota.
Pelapor Khusus PBB atas Hak Pangan, Hilal Elver, akan mengunjungi Indonesia dari 9 hingga 18 April 2018 untuk mengumpulkan informasi langsung tentang kebijakan pangan dan pertanian yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. "Saya menantikan kesempatan untuk menilai kenikmatan hak atas pangan di Indonesia termasuk dengan pratik terbaik dan tantangannya," ujar Pelapor Khusus PBB, seperti dikutip darisiaran pers yang diterima merdeka.com, Kamis (5/4).
"Tujuannya untuk fokus pada upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan dan mengurangi malnutrisi serta dampak kegiatan bisnis pada hak atas pangan pada waktu yang sama memberikan perhatian lebih terhadap situasi perempuan, anak-anak dan penduduk yang tinggal di daerah pedesaan dan tempat-tempat terpencil," kata dia.
-
Bagaimana cara mengajukan keringanan PBB di Jakarta? Proses pengajuan keringanan PBB cukup mudah, antara lain:1. Akses laman pajakonline.jakarta.go.id: Semua proses pengajuan dilakukan secara online melalui laman ini.2. Siapkan dokumen persyaratan: Siapkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan kategori Anda, seperti KTP, NPWP, laporan keuangan, atau surat keterangan dari instansi terkait. 3. Ajukan permohonan: Isi formulir permohonan secara lengkap dan benar, lalu unggah dokumen yang diperlukan.
-
Kenapa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB dengan tujuan untuk: Membantu masyarakat: Terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan ekonomi. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak: Dengan memberikan kemudahan, diharapkan semakin banyak wajib pajak yang taat membayar pajak. Mendukung pertumbuhan ekonomi: Keringanan pajak dapat mendorong aktivitas ekonomi dan investasi.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa saja jenis keringanan PBB yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta? Pengurangan Pokok PBB di Jakarta merupakan kebijakan yang membantu meringankan beban Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu. "Kebijakan ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menciptakan keadilan dan pemerataan dalam pemungutan pajak," ujar Morris dalam pernyataannya yang diterima, Selasa (30/7).Morris mengatakan kebijakan ini memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk mengurangi bahkan membebaskan beban pajak mereka. Namun tidak semua wajib pajak bisa menikmati keringanan ini. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi, antara lain: 1. Wajib pajak orang pribadi berpenghasilan rendah: Bagi Anda yang memiliki penghasilan terbatas dan merasa terbebani dengan kewajiban membayar PBB, pemerintah memberikan keringanan khusus.2. Wajib pajak badan yang mengalami kerugian: Perusahaan yang mengalami kerugian atau penurunan aset bersih pada tahun sebelumnya juga berhak mendapatkan keringanan.3. Wajib pajak yang objek pajaknya terdampak bencana: Jika properti mengalami kerusakan akibat bencana alam, kebakaran, atau peristiwa serupa, bisa mengajukan pengurangan PBB.
-
Kapan Desa Panggungharjo dibentuk? Desa Panggungharjo dibentuk berdasarkan maklumat monarki Yogyakarta tahun 1946 yang mengatur tentang tata kalurahan saat itu.
-
Kenapa PKB mendukung Wayan Koster di Pilgub Bali? Ketua DPW PKB, Bali Bambang Sutiyono mengatakan, akan patuh terhadap pilihan DPP PKB untuk mendukung Wayan Koster."Saya patuh terhadap DPP, tetapi tanda-tandanya ke Pak Wayan Koster," kata Bambang, saat ditemui di acara Sekolah Pemimpin Perubahan (SPP) PKB Wilayah III di Kuta, Kabupaten Badung, Bali, Rabu (17/7).
Selama kunjungannya, Elver akan bertemu dengan pejabat pemerintah, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, organisasi masyarakat sipil, pelaku bisnis di sektor swasta dan pemangku kepentingan terkait, baik di Jakarta maupun di luar ibu kota.
Ia akan terlibat dalam dialog konstruktif dengan para pemangku untuk mengidentifikasi perbaikan serta tantangan dan menyarankan rekomendasi kepada pemerintah dan pihak lainnya.
Hasil pengamatan dan rekomendasi Pelapor Khusus akan disampaikan kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada Maret 2019.
Baca juga:
Pemerintah dan pengusaha duduk bareng bahas pertanian dalam negeri
Mentan Amran harap harga pangan stabil seperti 10 tahun lalu
Impor jadi solusi jangka pendek jaga stabilisasi harga pangan
Mentan Amran soal telur palsu: Jangan dibesar-besarkan seperti beras plastik
Kasus penyalahgunaan izin impor bawang putih, mentan pastikan pecat PNS terlibat
Curhatan petani ke Jokowi: Sulit dapat pupuk hingga pinjam uang ke tengkulak