Komisioner Tinggi PBB sebut banyak pelanggaran HAM sumber daya alam di Indonesia
Hussein menyebut bahwa kondisi gizi buruk yang parah masih terjadi di wilayah terpencil di Indonesia, termasuk di antaranya dataran tinggi Papua. Selain itu, banyak juga warga yang masih menderita dalam kemiskinan dan penyakit yang tidak dapat dicegah.
Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia (KTHAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Zeid Ra'ad Al Hussein, menilai Indonesia telah menikmati pertumbuhan ekonomi positif selama beberapa tahun terakhir karena kekayaan alam dan sumber daya manusia yang dimiliki. Namun, tidak semua rakyat Indonesia bisa menikmati hasil kekayaan ini.
Ia mengatakan seharusnya tolak ukur pembangunan dan pertumbuhan ekonomi harus ditekankan pada dampak terhadap masyarakat yang paling rentan dan kekurangan.
-
Bagaimana cara mengajukan keringanan PBB di Jakarta? Proses pengajuan keringanan PBB cukup mudah, antara lain:1. Akses laman pajakonline.jakarta.go.id: Semua proses pengajuan dilakukan secara online melalui laman ini.2. Siapkan dokumen persyaratan: Siapkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan kategori Anda, seperti KTP, NPWP, laporan keuangan, atau surat keterangan dari instansi terkait. 3. Ajukan permohonan: Isi formulir permohonan secara lengkap dan benar, lalu unggah dokumen yang diperlukan.
-
Kenapa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB dengan tujuan untuk: Membantu masyarakat: Terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan ekonomi. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak: Dengan memberikan kemudahan, diharapkan semakin banyak wajib pajak yang taat membayar pajak. Mendukung pertumbuhan ekonomi: Keringanan pajak dapat mendorong aktivitas ekonomi dan investasi.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa saja jenis keringanan PBB yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta? Pengurangan Pokok PBB di Jakarta merupakan kebijakan yang membantu meringankan beban Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu. "Kebijakan ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menciptakan keadilan dan pemerataan dalam pemungutan pajak," ujar Morris dalam pernyataannya yang diterima, Selasa (30/7).Morris mengatakan kebijakan ini memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk mengurangi bahkan membebaskan beban pajak mereka. Namun tidak semua wajib pajak bisa menikmati keringanan ini. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi, antara lain: 1. Wajib pajak orang pribadi berpenghasilan rendah: Bagi Anda yang memiliki penghasilan terbatas dan merasa terbebani dengan kewajiban membayar PBB, pemerintah memberikan keringanan khusus.2. Wajib pajak badan yang mengalami kerugian: Perusahaan yang mengalami kerugian atau penurunan aset bersih pada tahun sebelumnya juga berhak mendapatkan keringanan.3. Wajib pajak yang objek pajaknya terdampak bencana: Jika properti mengalami kerusakan akibat bencana alam, kebakaran, atau peristiwa serupa, bisa mengajukan pengurangan PBB.
-
Apa yang dimaksud dengan PBI BPJS? PBI BPJS merupakan bagian dari program pemerintah yang bertujuan untuk menanggung biaya iuran BPJS Kesehatan bagi individu atau kelompok yang memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan.
-
Bagaimana cara PKB memutuskan apakah akan mendukung Anies di Pilgub Jakarta? Ya kita lihat nanti, pendaftaran tgl berapa ya? 27 agustus, kita lihat perkembangannya kayak apa," ujarnya.
"Presiden telah melakukan banyak langkah positif untuk mencapai keadilan sosial, namun masih ada kesenjangan serius dalam perlindungan hak-hak ekonomi dan sosial bagi rakyat Indonesia," kata Hussein, saat menggelar juma pers di kantor perwakilan PBB di Menara Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (7/2).
Hussein menyebut bahwa kondisi gizi buruk yang parah masih terjadi di wilayah terpencil di Indonesia, termasuk di antaranya dataran tinggi Papua. Selain itu, banyak juga warga yang masih menderita dalam kemiskinan dan penyakit yang tidak dapat dicegah.
"Aktor masyarakat sipil telah menyampaikan kepada kami bahwa, dari Sumatera hingga Papua, pertambangan dan penebangan hutan yang dilakukan perusahaan-perusahaan besar telah menjadi penyebab utama pelanggaran HAM terhadap para petani, pekerja, dan masyarakat adat," ujarnya.
Berdasarkan laporan, masih banyak proyek-proyek yang telah disetujui dan dilaksanakan tanpa melakukan konsultasi yang berarti dengan unsur masyarakat lokal. Hal tersebut menyebabkan semakin maraknya perampasan tanah, kerusakan lingkungan, dan pencemaran sumber air yang membahayakan kesehatan.
"Setelah kehilangan sumber daya alam, masyarakat menyampaikan rasa frustasi mereka kepada saya. Dialog inklusif dan konsultasi tentang proyek-proyek itu sangat diperlukan sehingga tidak bisa dilakukan tanpa persetujuan," kata Zeid.
Saat ini, Organisasi Masyarakat Sipil memperkirakan ada hampir 200 pejuang tanah dan lingkungan yang tengah menghadapi tuntutan hukum saat ini.
Atas dasar itu, Hussein mendesak agar pemerintah Indonesia dan perusahaan yang terlibat dalam ekstraksi sumber daya alam, perkebunan, dan usaha perikanan skala besar untuk mematuhi Prinsip Panduan PBB dalam Bisnis dan HAM agar tidak melanggar hak masyarakat.
"Saya juga memohon kepada pemerintah untuk memastikan perlindungan bagi para pejuang HAM, khususnya yang terlibat dalam advokasi isu lahan dan lingkungan supaya mereka tidak di hukum atau dipersekusi saat mempraktikkan hak kebebasan berekspresi," kata dia.
Baca juga:
Temui Jokowi, Komisaris Tinggi HAM PBB bahas nasib LGBT di Indonesia
Penghormatan HAM dan hak minoritas bisa bikin negara lebih kuat
Komisioner Tinggi HAM PBB akui genosida terjadi di Rakhine
PBB sebut 206 perusahaan berperan dalam pembangunan pemukiman ilegal di Tepi Barat
UNICEF perkirakan 60 ribu anak-anak Korea Utara bakal kelaparan
Pejabat HAM PBB bakal temui Jokowi, bahas isu LGBT dan Papua
Demi keamanan, PBB desak penundaan pemulangan pengungsi Rohingya