Petisi rahasia gerakan Papua Barat Merdeka kandas di PBB

Komite Dekolonisasi PBB dijuluki 'C24' beralasan mereka tidak berwenang buat mengurus kemerdekaan Papua Barat. Kepala Komite C24, Rafael Ramirez, malah merasa kalau lembaganya dimanipulasi buat kepentingan politik.

Gerakan Papua Barat diam-diam menyelundupkan petisi menuntut kemerdekaan diteken oleh 1,8 juta warga Provinsi Papua Barat ke Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Selasa lalu. Namun, PBB menolak dengan alasan mereka tidak berwenang buat mengurus kemerdekaan Papua Barat.

Petisi kemerdekaan itu langsung diserahkan oleh pemimpin gerakan Organisasi Papua Merdeka, Benny Wenda, kepada Komite Dekolonisasi PBB dijuluki 'C24', bertanggung jawab buat mengawasi perkembangan daerah bekas jajahan menuju kemerdekaan. Benny yang selama ini tinggal dalam pengasingan di Inggris menyatakan kalau petisi itu ditandatangani oleh 70 persen warga Papua Barat, dan dibawa diam-diam ke markas PBB di New York, Amerika Serikat.

Dilansir dari laman The Guardian, Sabtu (30/9), di dalam petisi itu gerakan Organisasi Papua Merdeka mendesak PBB supaya menunjuk perwakilan khusus buat menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia di Provinsi Papua Barat. Mereka juga meminta supaya Papua Barat dimasukkan kembali ke dalam pembahasan komite dekolonisasi dan memastikan mereka bisa menentukan nasib sendiri, dengan referendum diawasi pemantau asing.

"Petisi ini dibuat di atas jasad warga Papua Barat dan diserahkan kepada PBB dan dunia. Setelah puluhan tahun penderitaan, pembantaian, dan penjajahan, kami menyuarakan kehendak rakyat Papua Barat. Rakyat kami ingin merdeka," seperti dikutip dari petisi itu.

Meski demikian, pada Kamis lalu, Kepala Komite C24, Rafael Ramirez, menyatakan mereka tidak bisa menerima petisi dari Papua Barat. Sebab, tugas mereka hanya mengurus 17 negara yang dianggap belum mempunyai pemerintahan berdaulat.

"Saya sebagai ketua C24 menyatakan masalah Papua Barat bukan urusan kami. Kami hanya mengurus negara-negara yang dianggap belum mempunyai pemerintahan. Dan daftar negara itu disahkan dalam sidang umum," kata Ramirez.

Ramirez melanjutkan, prinsip kerja Komite C24 adalah mempertahankan kedaulatan dan integritas wilayah anggotanya. "Kami tidak akan melawan Indonesia sebagai C24," lanjut Ramirez.

Ramirez yang merupakan Duta Besar Venezuela untuk PBB malah merasa kalau lembaganya dimanipulasi buat kepentingan politik. Dia juga menyatakan Komite C24 tidak pernah menerima petisi itu. Ramirez pun mengaku tidak pernah sekalipun bertemu atau berbincang dengan Benny Wenda atau Organisasi Papua Merdeka.

"Tidak ada dokumen apapun. Saya tidak bisa melakukan itu. Kami hanya menerima petisi yang diagendakan," ucap Ramirez.

Ramirez merasa wilayah Papua Merdeka termasuk dalam kekuasaan Indonesia. Dia pun tidak berkutik karena wakilnya di Komite C24 adalah Duta Besar Indonesia untuk PBB, Dian Triansyah Djani.

"Komite khusus dekolonisasi tidak pernah meminta atau menerima dokumen apapun terkait situasi Papua Barat," imbuh Ramirez.

Menanggapi soal petisinya yang ditolak PBB, Benny menyatakan hal ini memperlihatkan pemerintah Indonesia tidak pernah berniat baik memberi ruang bagi rakyat Papua menentukan nasibnya sendiri.

"Petisi yang ditandatangani 1,8 juta warga Papua Barat dikirim ke PBB buat mengingatkan mereka atas kegagalan supervisi terhadap keabsahan referendum digelar pada 1969, dan tugas mereka soal dekolonisasi belum selesai," kata Benny.

Baca juga:
Kisah TNI merangkul OPM kembali ke pangkuan ibu pertiwi
Video Konjen RI di Australia diterobos, dipasang bendera OPM
Gubernur Papua: Tidak ada yang minta Papua merdeka
PBB bantah terima laporan HAM dari Organisasi Papua Merdeka