5 Sindiran Ahok soal dana siluman di APBD DKI
Ahok mengeluarkan pernyataan pedas menyindir kelakuan anggota DPRD.
Gara-gara anggaran siluman dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2015, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berselisih dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Ahok menuding anggota legislatif memasukkan anggaran sebesar Rp 12,1 triliun.
Ahok pun kesal dengan tindakan sepihak anggota dewan tersebut, dia bahkan mengancam akan melaporkan mereka ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kepolisian dan kejaksaan. Tak hanya itu, mantan Bupati Belitung Timur ini blak-blakan soal anggaran siluman pada 2014 lalu.
Tak mau dikecam, DPRD DKI Jakarta pun melawan. Seluruh fraksi bahkan mengajukan hak angket kepada Ahok. Mereka juga mengancam akan memakzulkan mantan anggota DPR RI itu dari jabatannya kini.
Berikut 5 tanggapan nyeleneh Ahok soal dana siluman sampai miliaran yang dirangkum merdeka.com:
-
Siapa yang membiayai kehidupan Ahok ketika ia tinggal di Jakarta? Keluarga Misribu-lah yang membiayai hidup Ahok selama di Jakarta.
-
Bagaimana Ahok memulai karier politiknya? Ia memulai karier politiknya sebagai anggota DPRD DKI Jakarta setelah terpilih pada tahun 2004.
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Apa yang dirayakan oleh Ahok dan Puput? Ahok dan Puput merayakan ulang tahun putri mereka dengan acara yang sederhana, namun dekorasi berwarna pink berhasil menciptakan atmosfer yang penuh semangat.
-
Kapan Tjokropranolo menjadi Gubernur DKI Jakarta? Hingga pada tahun 1977, ia dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta periode 1977-1982.
-
Bagaimana Ahok terlihat dalam fotonya saat kuliah? Tampak pada foto, Ahok tengah bergaya bersama teman-temannya saat awal masa kuliah di Trisakti.
Dana Rp 12,1 T bisa perbaiki sekolah hancur
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengaku memilih dipecat dari jabatannya dari pada membagi-bagi anggaran hingga Rp 12,1 triliun. Dia pun yakin, kepala sekolah tidak senekat itu hingga meminta pemerintah membeli uninterruptible power supply (UPS) sampai miliaran.
"Enggak mungkin lah sekolah minta UPS, saya kira kepala sekolah enggak segila itu. Ini bisa untuk perbaiki sekolah yang 48 persen itu hancur. Makanya saya lebih rela dipecat dari gubernur daripada Rp 12,1 triliun masuk ke APBD oleh oknum-oknum," tegas Ahok di Balai Kota, Jakarta, Kamis (26/2).
Dia pun menunjukkan aksi pencurian yang dilakukan anggota DPRD terkait permainan proyek pengadaan UPS bagi sejumlah sekolah. Bahkan, alat untuk melindungi daya listrik bagi alat elektronik tersebut tidak perlu memakan anggaran sampai miliaran untuk satu sekolah.
"Sebagai gambaran UPS di kantor gua pakai UPS kira kira 40 KVA gua bayar Rp 163 juta ini buat pastiin semua komputer 60 unit tidak hilang data kalau listrik mati. Di kantor gua pakai genset yang mati 3 menit kemudian dinyalakan. Gua lagi bingung kalau ada UPS miliaran buat sekolah, artinya sekolah DKI lebih advance dari kantor gua yang notabene harus memenuhi standar principal di luar negeri. Terus gua pakai genset 135 KVA dengan otomatis swicth, kalau enggak salah gua bayar USD 50 ribu, kapasitasnya bisa nyalain AC central 5 lantai plus lift," ungkap Ahok.
Tak ada yang rela uangnya dikorupsi
Ahok mengaku yakin, tidak semua orang di penjuru DKI Jakarta yang setuju dan rela uangnya dipakai buat beli UPS. Apalagi, anggaran yang dipakai untuk kegiatan tersebut tak diketahui siapapun, termasuk Pemprov sendiri.
"Ini fakta, jadi saya kira orang Jakarta masih banyak tidak rela uangnya dipakai buat beli UPS sekolah dan ini tidak ada yang tahu lho. Kami juga kecolongan. Karena tidak ada e-budgeting. Ini sudah terjadi. Makanya keenakan untung di sini main lagi sekarang," keluh Ahok.
Ahok pun curiga, anggaran siluman yang mencapai miliaran rupiah tersebut dititipkan kepada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD). Jika tak ditanggapi, pelaku pembuat anggaran tersebut nekat menandatanganinya sendiri.
"Makanya dia titipin ke SKPD. Itu yang saya bilang. Sekarang 2015 masukin sendiri kan berarti ini pokir (pokok pikiran) yang dimaksud mereka. Ya sudah enggak apa-apa. Saya yakin di Jakarta masih banyak orang yang tidak rela uangnya dibeginiin coba," ungkap Ahok.
DPRD baik asal mau masukin Rp 12,1 T
Ahok mengakui ada beberapa perdebatan soal anggaran, termasuk pengadaan UPS yang bikin geger warga DKI. Mantan Bupati Belitung Timur iu pun curiga ada dua versi APBD yang dibuat oleh beberapa orang anggota DPRD.
"Ada debat, kan kita sudah tolak. Makanya mereka pinter, begitu paripurna, dia print out keluar versi dia, boleh enggak anggota DPRD ngeprint sendiri," ungkap Ahok.
Ahok yakin, perbedaan versi APBD bukan lagi permainan PNS di lingkungan DKI Jakarta. Sebab, Ahok sendiri sudah menerapkan sistem e-budgeting dan tidak ada satupun yang bisa mengubah anggaran tanpa sepengetahuannya.
"Saya sudah ngancem SKPD siapapun yang masukkan sesuai dengan keinginan oknum-oknum yang enggak masuk akal seperti ini akan saya pecat, itu yang terjadi. Kalau bicara jujur, DPRD baik-baik sama saya kok, asalkan saya mau masukin Rp 12,1 triliun, itu saja," beber Ahok.
Ahok: Rp 12,1 triliun bisa bangun 60 ribu rusun
Ahok mengaku tak ikhlas merelakan dana Rp 12,1 triliun hanya untuk membeli UPS yang dibagikan per sekolah di Jakarta. Bahkan, secara blak-blakkan dia menyebut anggaran tersebut bisa dialihkan buat pembangunan rumah susun seperti di Tambora.
"Saya yakin orang Jakarta tidak akan ikhlas uangnya dihabisin. Itu Rp 12,1 triliun bisa buat bangun 60 ribu rusun loh seperti Tambora. Jadi saya tidak ikhlas kalau APBD DKI dipermainkan seperti ini," tegasnya.
Ahok pun kembali mengingatkan penolakan-penolakan yang dilakukan hampir seluruh SKPD di DKI Jakarta terhadap sistem e-budgeting. Sebab, dengan sistem tersebut, dinas-dinas tidak dapat memasukkan harga satuan tanpa persetujuannya.
"Ini kenapa bisa terjadi di 2014 kalian (wartawan) ingat enggak semua SKPD menolak e-budgeting karena enggak bisa masukin harga satuan? Makanya saya sabar nunggu sampai selesai 2014 untuk masukin semua keluarlah angka ini," ungkap dia.
Orang beretika tidak mencuri uang rakyat
Dengan tegas, Ahok mengungkapkan perbedaan persepsi antara orang beretika dengan yang tidak memiliki etika. Baginya, orang beretika tidak akan mencuri uang rakyat buat keuntungan pribadi.
"Saya bilang, yang menurut saya etika itu orang yang tidak mencuri uang rakyat. Menurut saya, kalau Anda beli UPS buat sekolah hampir Rp 6 miliar itu tidak beretika, sekalipun Anda amat santun berbicara," katanya.
Dia bahkan menantang awak jurnalis untuk membuktikan ucapannya terkait kebutuhan UPS di setiap sekolah.
"Menurut saya seperti itu. Orang mencuri uang rakyat untuk sekolah UPS. Kamu sekarang ini saya kasih (kertasnya), kalian cek ke kepala sekolah. Ini kan dari SMA, tanya emang betul sekolah butuh UPS begitu canggih. Ini saya tinggal sama kalian deh," tutupnya.