Ahok akan tugaskan Jakpro kelola air bersih di DKI

Tahap awal, Pemprov DKI akan menguasai 100 persen saham PT Palyja.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menguasai 100 persen saham operator air bersih, PT Palyja. Saat ini, perusahaan itu kepemilikan sahamnya 51 persen milik Suez Environnement dan 49 persen Astratel.

Pemprov akan menguasai saham PT Palyja lewat dua BUMD, yaitu Pembangunan Jaya sebanyak 51 persen dan PT. Jakpro sebanyak 49 persen. Selama lima tahun ke depan, PT Jakpro yang akan menjadi pengelola operasionalnya.

"Justru operasionalnya, Jakpro yang pimpin, sudah ada perjanjian, Pembangunan Jaya 51 persen tapi yang ngelead (mimpin) perusahaannya Jakpro. Itu butuh 5 tahun," ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Balai Kota Jakarta, Selasa (27/8).

Ahok mengatakan, keprofesionalan usaha yang ditunjukkan Pembangunan Jaya selama ini membuat BUMD tersebut membeli saham mayoritas Palyja. Sedangkan, penunjukan PT. Jakpro yang nantinya memimpin Palyja untuk melihat kinerja Jakpro yang ingin go public.

"Jadi ini untuk nunjukkan kemampuan dia (Jakpro) kan katanya mau go public juga kan. Jadi kita mau tunjukin bahwa BUMD kita pun profesional, dengan Pembangunan Jaya," ucapnya.

Ia menegaskan penunjukan PT. Jakpro sebagai leader dalam pengelolaan Palyja selain BUMD tersebut ingin go public, juga atas dasar kepercayaan. Nanti, jajaran managemen mulai dirut hingga bagian keuangan akan dijabat oleh orang Jakpro.

"Ya ini kan soal kepercayaan saja kan, Jakpro kan belum go public. Tapi yang penting 5 tahun Jakpro yang ngelead, dirutnya, keuangannya, semuanya dari Jakpro," jelasnya.

Sementara Direktur Utama PT. Jakpro Budi Karya mengatakan, perusahaan yang dipimpinnya itu akan menaikkan modal. Tambahan modal itu dibutuhkan untuk pengembangan usaha.

"Kita menaikkan modal dari Rp 750 miliar menjadi Rp 2 triliun ini yang dibutuhkan. Kan ruang modal itu bisa kita ambil sekarang bisa nanti. Jadi istilahnya kita bikin ruangannya dulu, nanti masuknya pelan-pelan satu-satu," ujar Budi.

Untuk dapat menguasai Palyja, ia mengusulkan agar penyertaan modal pemerintah (PMP) sebesar Rp 600 miliar dapat terealisasi. "Saya usulin Rp 600 miliar. Mungkin saya akan konsentrasi untuk Palyja," ucapnya.

Saat ini proses pengambilalihan sahan masih dalam proses due diligence (uji tuntas). Dalam proses tersebut masih dilihat dua aspek yakni sisi ekonomi dan legal.

"Ini kan belum bisa kita katakan angkanya x, karena kita lagi dalam proses due diligence. Jadi kayak kita beli rumah gitu deh, sertifikatnya mana, spesifikasi rumahnya seperti apa nah itu namanya due diligence, jadi due diligence itu ada yang sifatnya ekonomis dan ada yang sifatnya legal," terangnya.