'Ahok dan Anies Berkontribusi pada Reklamasi yang Mengancam Kehidupan Warga'
Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Susan Herawati menilai, persoalan reklamasi antara Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dengan Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok malah mengalihkan perhatian dari sebenarnya. Yaitu, bagaimana reklamasi adalah proyek yang mengancam warga.
Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Susan Herawati menilai, persoalan reklamasi antara Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dengan Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok malah mengalihkan perhatian dari sebenarnya. Yaitu, bagaimana reklamasi adalah proyek yang mengancam warga.
"Baik Ahok maupun Anies keduanya berkontribusi pada reklamasi Teluk Jakarta yang mengancam kehidupan ribuan warga yang tinggal di wilayah Teluk Jakarta," ujar Susan melalui pernyataan tertulis, Senin (24/6).
-
Apa yang dikatakan Anies Baswedan dalam video yang beredar? "Dengan kekalahan saya pada pemilu presiden yang lalu, saya memutuskan untuk menjadi gamer," Anies terlihat mengatakan hal itu dalam sebuah video yang beredar."Untuk itu saya akan memperkenalkan gim yang saya mainkan, Honor of Kings."
-
Kapan Anies Baswedan dilahirkan? Ia lahir pada tanggal 7 Mei tahun 1969, di Desa Cipicung, Kuningan, Jawa Barat.
-
Siapa kakek dari Anies Baswedan? Sebagai pria berusia 54 tahun, Anies Baswedan adalah cucu dari Abdurrahman Baswedan, seorang diplomat yang pernah menjabat sebagai wakil Menteri Muda Penerangan RI dan juga sebagai pejuang kemerdekaan Indonesia.
-
Siapa yang dijemput Anies Baswedan? Calon Presiden (Capres) nomor urut satu Anies Baswedan mendatangi kediaman Calon Wakil Presiden (Cawapres) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin di Jalan Widya Chandra IV Nomor 23, Jakarta Selatan, Jumat (22/12).
-
Apa pesan utama kampanye Anies? Anies mengaungkan perubahan dari pelbagai sisi antara lain keadilan dan kemakmuran rakyat Indonesia."Sudah lama dari dulu kita kampanye, satu pesan utama, melahirkan keadilan. Visinya Indonesia adil makmur untuk semua," kata dia.
-
Apa yang dilakukan oleh Koalisi Perubahan untuk memenangkan Anies Baswedan? Koalisi Perubahan sudah melakukan pelatihan juru kampanye untuk memenangkan Anies Baswedan.
Dia berharap ada hal yang lebih substansif untuk diperpincangkan menyangkut nasib ribuan warga teluk Jakarta. Menurutnya, kebijakan publik Provinsi DKI Jakarta harus dipikirkan dengan serius.
"Lebih-lebih jika kembali ke belakang, warga Teluk Jakarta pernah memenangi gugatan atas Pemprov DKI melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)," lanjutnya.
Susan menilai, pernyataan Anies dan Ahok sama-sama hanya mencari pembenaran atas kebijakan reklamasi Teluk Jakarta yang mereka terbitkan.
Sebab, Anies menyebut bahwa dasar hukum penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) miliknya adalah Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 206 Tahun 2016 yang dibuat oleh Ahok. Sedangkan, Ahok bersikeras bahwa Pergub tersebut belum bisa menjadi syarat penerbitan IMB, kecuali jika Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta sudah ada.
"Ahok dan Anies bagaimanapun adalah bagian penting dari proyek reklamasi. Dua-duanya telah menerbitkan izin reklamasi Teluk Jakarta yang berdampak buruk bagi masa depan Teluk Jakarta serta 25 ribu nelayan yang sangat tergantung dengan sumberdaya perikanan di perairan ini," tegas Susan.
Di sisi lain, Ahok dan Anies sebenarnya memiliki kewenangan untuk tidak melanjutkan proyek reklamasi di Jakarta yang telah dimulai pada tahun 1995 lalu. Namun, pilihan tersebut tidak diambil oleh keduanya.
"Tak ada pilihan, reklamasi harus dihentikan secara total tanpa kecuali. Sebab itu menyangkut hak rakyat Teluk Jakarta yang bahkan telah dimenangkan oleh pengadilan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)," dia mengakhiri.
Reporter: Ratu Annissa Suryasumirat
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
PSI Apresiasi Gubernur Anies Terbitkan IMB Reklamasi untuk Kepastian Hukum
KNTI Desak Anies Baswedan Uji Penerbitan IMB di Pulau Reklamasi
Terbitkan IMB Reklamasi, Anies Dinilai Beri Kepastian Politik kepada Pengembang
KNTI Endus Aroma Korupsi dibalik Penerbitan IMB Pulau Reklamasi
Bukan Adu Polemik, Reklamasi Butuh Kepastian Hukum
DPRD Minta Pemprov DKI Beri Kepastian dan Keadilan Hukum Soal IMB Reklamasi
Polemik IMB Reklamasi, KPK Didorong Buka Lagi Korupsi Raperda