Ahok malu Pemprov DKI gagal jadi contoh buat daerah lain

Ahok mengaku malu setelah mengetahui hasil evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) malu mengetahui hasil evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Sebab, harapan Pemprov DKI Jakarta sebagai barometer untuk model percontohan daerah lain tidak terpenuhi.

Hal ini, dikarenakan kasus korupsi pengadaan barang dan jasa di Kelurahan Ceger oleh sang lurah Fanda Fadly Lubis.

"Kalau kita baca laporan evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kita agak malu. Ternyata di Pemprov DKI yang kita harapkan menjadi sebuah barometer untuk sebuah model, kita tidak bisa penuhi," ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta, Kamis (17/10).

Mantan anggota Komisi II DPR ini mengaku telah memberi pengarahan kepada camat dan lurah. Dalam pengarahan tersebut, Ahok meminta kepada camat dan lurah hasil lelang jabatan untuk tidak terlibat tindak korupsi maupun kriminal.

"Saya berharap tidak ada yang hasil seleksi promosi terbuka ternyata ditangkap jaksa. Kemarin masih ada," ucap Ahok.

Untuk kasus tersebut, Ahok mengakui kemungkinan ada kesalahan dalam memasukkan data. Tetapi, dia mengatakan nilai-nilai proyek di DKI terlalu mahal.

"Bangun rumah sakit bisa hampir Rp 10 juta per meter persegi. Di Solo sudah mewah dan lengkap cuma Rp 6 jutaan. Jadi benar apa kata orang ketika kita cek ke lapangan, ternyata kontraktor yang menang itu, mensubkontrakkan itu cuma 65 persen saja, mutunya lebih rendah," terangnya.