Ahok sebut soal anggaran siluman sudah selesai

Sampai saat ini belum diketahui siapa yang menaruh anggaran bernilai triliunan tersebut.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sempat menemukan anggaran siluman senilai Rp 8,8 triliun dalam RAPBD DKI Jakarta 2015. Tanpa ambil pusing, Ahok langsung saja mencoret anggaran tersebut.

Ahok mengungkapkan, kini permasalahan tersebut telah selesai. Dengan dicoretnya anggaran itu, maka rapat paripurna hari ini dapat diselenggarakan.

"Sudah clear, tapi nggak tahu siapa yang masukin sudah kami coret. Sama DPRD juga mengatakan itu nggak sesuai harus dicoret," jelasnya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (20/1).

Dia mengungkapkan, sampai saat ini belum diketahui siapa yang menaruh anggaran bernilai triliunan tersebut. Namun, untuk melakukan pencegahan, pihaknya akan menerapkan e-budgeting, sehingga tidak ada oknum yang dapat melakukan hal itu kembali.

"Kami nggak tahu, makanya saya lihat banyak orang nggak mau pake e-budgeting. Itu ada oknum-oknum yang main. Nah tapi kalau e-budgeting sudah kami set, nggak bisa lagi main tadi," tutupnya.

Sebelumnya, Ahok sempat mengungkapkan, alasan pembatalan rapat paripurna karena permintaan dari DPRD DKI.

"Mungkin ada sesuatu yang tidak terjadi deal di antara mereka. Aku coret (mata anggaran) jujur aja," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (16/1).

Dia mengungkapkan, ada pengajuan yang tidak masuk akal. Salah satunya sosialisasi surat keputusan gubernur, dengan nilai anggaran mencapai seratus hingga dua ratus juta.

"Ada ratusan atau ribuan (mata anggaran), (dengan nilai) seratus juta dua ratus juta kan kurang ajar. Saya tulis 'nenek lu'. Coret!? Bener tanya aja Bappeda, saya tulis 'nenek lu', saya kasih lingkaran. Balikin. Ini gara-gara bacaan nenek lu, tersinggung kali," jelas mantan Bupati Belitung Timur ini.

Tidak hanya itu, dia menemukan ada beberapa anggaran yang aneh, seperti les bahasa mandarin dan paket mandarin. Setiap paketnya memiliki nilai puluhan juta. Ahok mengungkapkan, ada anggaran untuk visi dan misi anggota DPRD DKI Jakarta.

"Total di luar tanah Rp 8,8 triliun (yang dicoret) saya suruh pilih aja. Saya gak tahu berapa jumlahnya. Ngajuin sesuatu yang menurut saya gak penting. Jadi gak bisa. Itu disebut visi misi DPRD. Isinya begituan, versi mereka. Makanya saya gak mau masukin," tegasnya.