Anies Minta Kelemahan e-Budgeting Dikoreksi, Bukan Diviralkan
Anies Minta Kelemahan e-Budgeting Dikoreksi, Bukan Diviralkan. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu pun mengatakan pihaknya telah menyiapkan sistem e-budgeting lebih pintar dari sistem warisan pemimpin sebelumnya.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebutkan kelemahan sistem e-budgeting oleh Provinsi DKI Jakarta dalam hal penganggaran seharusnya segera dikoreksi dan bukan diviralkan.
"Kami mengetahui (kelemahan sistem e-budgeting) ini sejak tahun lalu. Tetapi ya itu tadi, ya kami ini di pemerintahan. Kalau ada masalah, ya dikoreksi, diperbaiki, bukan diramaikan (diviralkan). Insyaallah nanti segera beres," kata Anies, Minggu (3/11).
-
Apa yang disindir Anies Baswedan tentang Gubernur DKI? Anies Sindir Ada Gubernur DKI Tak Tuntas Janji Jabat 5 Tahun: Jangan Hukum Saya Capres Anies Baswedan menyinggung soal pemimpin yang tidak memenuhi janjinya.
-
Siapa kakek dari Anies Baswedan? Sebagai pria berusia 54 tahun, Anies Baswedan adalah cucu dari Abdurrahman Baswedan, seorang diplomat yang pernah menjabat sebagai wakil Menteri Muda Penerangan RI dan juga sebagai pejuang kemerdekaan Indonesia.
-
Siapa yang dijemput Anies Baswedan? Calon Presiden (Capres) nomor urut satu Anies Baswedan mendatangi kediaman Calon Wakil Presiden (Cawapres) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin di Jalan Widya Chandra IV Nomor 23, Jakarta Selatan, Jumat (22/12).
-
Siapa yang Anies Baswedan ajak untuk menyampaikan pesan perubahan? Anies mengajak kader dan pengurus PKS untuk menyampaikan kepada tetangganya tentang perubahan.
-
Apa yang dititipkan Anies Baswedan kepada majelis hakim MK? Kita titipkan ke majelis hakim kepercayaan untuk menentukan arahnya ke depan. Kami yakin semoga majelis diberikan keberanian, kekuatan untuk memutus yang terbaik untuk Indonesia kedepan
-
Apa berita bohong yang disebarkan tentang Anies Baswedan? Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi sasaran berita bohong atau hoaks yang tersebar luas di media sosial. Terlebih menjelang Pilkada serentak 2024.
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu pun mengatakan pihaknya telah menyiapkan sistem e-budgeting lebih pintar dari sistem warisan pemimpin sebelumnya.
Salah satu contoh kemampuan dari sistem terbaru itu adalah mampu mengecek detail anggaran hingga komponen yang tidak perlu dicek secara manual oleh manusia.
Sistem yang nantinya digunakan pada Januari 2020 itu diharapkan dapat membuktikan pembuatan anggaran di DKI Jakarta memiliki proses yang transparan.
"Di dalam semua organisasi. Selalu ada yang rajin, ada yang kurang rajin, ada yang tidak rajin. Ada yang jujur, ada yang kurang jujur, ada yang tidak jujur. Sistem yang dibuat itu harus berfungsi menaklukkan semua itu," kata Anies.
Sistem yang sudah ditingkatkan (upgrade) itu menurut Anies, akan berbeda dari sistem saat ini digunakan dalam perancangan Kebijakan Umum APBD Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) 2019 yang memiliki banyak celah penyelewengan.
"Karena seperti sekarang, kalau ada penyimpangan seperti anggaran yang lucu-lucu itu, tidak bisa dibedakan ini adalah (akibat) kemalasan, ini adalah keteledoran, atau ini adalah titipan. Tidak bisa dibedakan itu. Kenapa? Ya karena sistemnya bebas begitu," kata Anies.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta menyalahkan sistem warisan yang digunakan dalam perencanaan anggaran karena menilai sistemnya tidak pintar (smart).
"Kalau ini adalah smart system, dia bisa melakukan pengecekan, verifikasi, bisa menguji. Ini sistem digital, tapi masih mengandalkan manual, sehingga kalau mau ada kegiatan-kegiatan, akhirnya jadi begini ketika menyusun RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah)," kata Anies di Balai Kota Jakarta, Rabu (30/10).
Sistem e-budgeting itu dirancang oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo pada 2013 lalu melalui Peraturan Gubernur Nomor 145 tahun 2013. Sistem tersebut kemudian dijalankan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok saat menjabat gubernur pada 2015.
Baca juga:
Pemprov DKI Anggarkan Rp1,1 Triliun Untuk Bangun Trotoar
Anies Bakal Upgrade E-Budgeting, Masyarakat Bisa Beri Komentar
Anies Kaget Dua Anak Buahnya Mundur
Polemik Anggaran Janggal RAPBD DKI 2020 Berujung Mundurnya Satu Per Satu Kepala Dinas
Anggaran Janggal RAPBD DKI, Mendagri Tito Tak Mau Intervensi