Anies pilih fokus kerja dibanding ribut soal rapat paripurna istimewa

Anies mengatakan, dirinya merasa tidak perlu untuk menyampaikan program kerjanya kepada masyarakat melalui rapat paripurna istimewa. Sebab, dia menilai, dengan adanya pemberitaan media maka warga Ibukota akan mengetahui visi misi dirinya dengan Sandiaga Salahuddin Uno.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak ambil pusing dengan sikap keukeuh Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi. Pasalnya, politisi PDIP tersebut menolak untuk menggelar rapat paripurna istimewa usai pelantikannya.

Anies mengatakan, dirinya merasa tidak perlu untuk menyampaikan program kerjanya kepada masyarakat melalui rapat paripurna istimewa. Sebab, dia menilai, dengan adanya pemberitaan media maka warga Ibukota akan mengetahui visi misi dirinya dengan Sandiaga Salahuddin Uno.

"Enggak apa-apa kita kan jalan aja, kalau saya bicara pada Anda artinya saya bicara pada publik ya, saya perlu sampaikan juga pada DPR dan saya sampaikan pada publik juga," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (24/10).

Dia mengungkapkan, tidak akan menunggu rapat paripurna istimewa diselenggarakan. Mantan Menteri Pendidikan ini hanya akan fokus bekerja jelang puncak musim penghujan.

"Sudah, tinggal tunggu nanti," tutup Anies.

Sebelumnya, Prasetio mengatakan, tetap tidak akan menggelar rapat tersebut walau sudah ada surat dari edaran Direktorat Otonomi Daerah (Ditjen Otda) Kementerian Dalam Negeri bernomor SE.162/3484/OTDA. Sebab, dia menilai, surat tersebut sifatnya hanya himbauan tanpa ada kewajiban menggelar rapat paripurna istimewa.

"Itu kan sifatnya himbauan aja. Kita kan ada tata tertibnya," katanya saat ditemui di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (23/10).

Politisi PDIP ini membantah adanya Bamus untuk menentukan tanggal atau hari rapat paripurna tersebut. Karena pada akhirnya, semua rapat yang diselenggarakan di legislatif harus mendapatkan persetujuan dirinya.

"Enggak ada Bamus. Kan nanti ketemu saya, disosialisasikan dewan ketemu saya ada rapat kerja dengan dewan se-Indonesia, nanti ada lagi raperda KUA-PPAS mungkin. Enggak mungkin saya nutup jalan, ini gubernur pilihan rakyat kok," tegasnya.

Dia mengungkapkan pada zaman Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama diadakan rapat paripurna istimewa karena dilantik di DPRD. Sedangkan untuk gubernur saat ini dilantik di Istana, sehingga tidak ada kewajiban untuk menggelar paripurna istimewa.

"Kalau dulu zamannya Jokowi-Ahok dilantik di DPRD, sekarang kan dilantik di Istana. Ya kerja lah, urgensinya apa?" tegasnya.

Prasetio berharap masalah ini tidak perlu dibesar-besarkan khususnya oleh media massa. Saat ini dia membiarkan Gubernur dan Wakil Gubernur pilihan rakyat untuk bekerja.

"Udahlah jangan digoreng. Saya pasti menjaga pilihan masyarakat Jakarta. Ini kan teman-teman media yang ngegoreng," pungkasnya.