Anies sayangkan DPRD DKI coret suntikan modal untuk PAM Jaya
Dia berharap anggaran PMD PAM dapat diloloskan pada 2019 mendatang. Menurut Anies, masih ada hal yang lebih penting dari persoalan PAM yang masih bergabung dengan swasta seperti Aetra dan Palyja, yakni penyebaran air bersih di Jakarta.
Gubernur DKI Jakarta menyayangkan keputusan Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta memutuskan mencoret penyertaan modal daerah (PMD) Rp 1,2 triliun yang diajukan PAM Jaya. Padahal penyertaan modal itu guna kepentingan masyarakat Jakarta.
"Itu lah, saya gini, terutama yang air minum 43 persen warga Jakarta tidak punya akses pipa air. Kita ingin memberikan akses mereka jadi ini untuk rakyat," tegasnya di Balai Kota Jakarta, Kamis (20/9).
-
Apa yang disindir Anies Baswedan tentang Gubernur DKI? Anies Sindir Ada Gubernur DKI Tak Tuntas Janji Jabat 5 Tahun: Jangan Hukum Saya Capres Anies Baswedan menyinggung soal pemimpin yang tidak memenuhi janjinya.
-
Siapa kakek dari Anies Baswedan? Sebagai pria berusia 54 tahun, Anies Baswedan adalah cucu dari Abdurrahman Baswedan, seorang diplomat yang pernah menjabat sebagai wakil Menteri Muda Penerangan RI dan juga sebagai pejuang kemerdekaan Indonesia.
-
Siapa yang dijemput Anies Baswedan? Calon Presiden (Capres) nomor urut satu Anies Baswedan mendatangi kediaman Calon Wakil Presiden (Cawapres) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin di Jalan Widya Chandra IV Nomor 23, Jakarta Selatan, Jumat (22/12).
-
Apa profesi Anies Baswedan sebelum menjadi Gubernur DKI Jakarta? Rektor di Universitas Paramadina pada tahun 2007Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam Kabinet Kerja pada tahun 2014 - 2016Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017 - 2022
-
Apa yang disampaikan Anies Baswedan di sidang perdana PHPU? "Karena memang sebagai prinsipal di awal kami hadir menyampaikan pesan pembuka sesudah itu nanti disampaikan lengkap oleh tim hukum," kata Anies, kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Apa yang menjadi dorongan Anies Baswedan untuk melakukan perubahan? Baginya, semangat kader PKS Sulsel tersebut menjadi dorongan untuk melakukan perubahan. "Sinar matahari itu malah membangkitkan semangat bapak dan ibu. Izinkan pada kesempatan ini sekalian kita mendorong perubahan."
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu mengatakan, modal itu akan digunakan untuk pemasangan pipa air warga miskin. Anies menilai, seharusnya DPRD dapat meloloskan lantaran uang itu bukan untuk kepentingan kelas menengah saja tetapi juga kelas bawah.
"Kalau misalnya nih saya minta untuk bangun fasilitas LRT, yang naik LRT itu ya kelas menengah, tapi ini saya minta untuk rakyat bawah yang tidak punya air bersih, mereka itu per hari harus membayar Rp 20 ribu untuk air bersih yang kira-kira sebulan bisa sampai Rp 600 ribu. Tapi kalau ada pipa air bisa turun jadi 120 ribu jadi ini untuk kepentingan warga banyak," jelasnya.
Dia berharap anggaran PMD PAM dapat diloloskan pada 2019 mendatang. Menurut Anies, masih ada hal yang lebih penting dari persoalan PAM yang masih bergabung dengan swasta seperti Aetra dan Palyja, yakni penyebaran air bersih di Jakarta.
"Sekarang kita ingin rakyat kita terus tanpa air bersih atau solusi? Kalo saya ada solusi dulu nih buat rakyat karena pembicaraan dengan rakyat kan, sebentar lagi juga selesai (kerjasama dengan swasta) 2023, kan mau selesai, rakyat ga akan dapat air bersih kalau ini dibiarkan status quo. Jakarta 12 tahun ga ada penambahan pipa secara signifikan sekarang kita memulai," tandasnya
Diketahui, Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta Triwisaksana mengatakan, PMD itu dicoret karena pihaknya khawatir ada tumpang tindih kewajiban membangun pipa antara PAM Jaya dengan perusahaan air minum swasta, yakni PT Aetra Air Jakarta dan PT PAM Lyonnaise Jaya.
Baca juga:
Muncul tiba-tiba, anggaran nikah masal Rp 566 juta dicoret DPRD DKI
Ketua DPRD soal PAM Jaya minta tambah PMD: Saya tidak mau tanda tangan
Minta PMD Rp 11 triliun, Sekda klaim untuk percepatan program pemerintah
4 Keluhan Anies-Sandi gara-gara warisan masa lalu
Ketua DPRD DKI kritik SKPD: Masa Gue mesti pakai gaya Ahok
Serapan anggaran DKI rendah, Hanura desak Anies definitifkan pejabat Plt