Baru Masuk DPRD DKI Jakarta, Ini Gebrakan PSI
Adanya delapan perwakilan PSI di DPRD DKI Jakarta, PSI bertekad membawa perubahan untuk wajah Jakarta. Bahkan PSI secara terang-terang menolak pin emas yang akan digunakan anggota DPRD DKI.
106 Anggota DPRD DKI Jakarta resmi dilantik pada, Senin (26/8). Dari ke-106 anggota, terdapat delapan anggota yang berasal dari Fraksi PSI. Walau menjadi partai baru, PSI menunjukkan mampu berjaya di Ibu Kota.
Adanya delapan perwakilan PSI di DPRD DKI Jakarta, PSI bertekad membawa perubahan untuk wajah Jakarta. Bahkan PSI secara terang-terang menolak pin emas yang akan digunakan anggota DPRD DKI. Berikut ini gebrakan PSI:
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Kapan PT Tera Data Indonusa Tbk melantai di bursa saham? Bahkan pada 2022, saat pandemi berlangsung, perusahaan ini berani mengambil langkah melantai di bursa saham.
-
Apa jabatan Purwanto di DPRD DKI Jakarta? Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Purwanto meninggal dunia pada Selasa (5/12) pukul 20.05 WIB.
-
Kapan Prabowo tiba di Kantor DPP Partai Golkar? Prabowo tiba sekitar pukul 17.00 WIB dengan mengenakan pakaian berwarna hitam dan celana berwarna hitam.
-
Apa yang dilakukan anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta saat rapat paripurna? Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Cinta Mega kedapatan tengah bermain game slot saat rapat paripurna penyampaian pidato Penjabat (Pj) Gubernur terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis (20/7).
-
Apa yang akan dilakukan PLN di Bursa Karbon Indonesia? Pasalnya, PT PLN (Persero) akan segera melantai ke bursa karbon Indonesia. Dengan potensi yang dimiliki, PLN akan menjadi trader terbesar di bursa karbon Indonesia dengan membuka setara hampir 1 juta ton CO2. Hal ini merupakan bagian langkah PLN mendukung pemerintah dalam penurunan emisi dan mengakselerasi transisi energi.
Tolak Pin Emas
Sebagai partai baru, PSI DKI Jakarta menolak pin emas yang diberikan untuk anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024. Anggota DPRD Fraksi PSI, Idris Ahmad menilai anggaran pin emas mencapai Rp1,3 miliar lebih baik dialokasikan ke arah yang lebih bermanfaat.
"Anggaran yang ada lebih baik digunakan ke arah yang bermanfaat, seperti peningkatan program pelayanan masyarakat," ujar Idris.
Menurut Idris, tidak ada aturan yang mewajibkan pembuatan pin yang menjadi simbol keanggotaan legislatif harus berbahan dasar emas.
"Bila fungsinya sebatas simbol, bahan kuningan tembaga atau lainnya yang lebih murah bisa menjadi alternatif selain emas. Di Medan, Magetan, dan Ponorogo saja sudah mulai mengganti pin emas jadi berbahan kuningan. Berarti tidak wajib kan?" kata Idris.
Ingin Gabung Pansus Wagub DKI
Yang masih menjadi Pekerjaan rumah dari anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024 yakni memilih wakil gubernur pendamping Anies Baswedan. Karena itu PSI bertekad untuk masuk dalam Pansus pemilihan wakil gubernur.
Anggota DPRD Fraksi PSI, Idris Ahmad mengatakan pihaknya akan melobi agar masuk menjadi anggota pansus usai pelantikan anggota DPRD. "Kami akan mendorong untuk masuk ke dalam pansus Wagub DKI," kata Idris.
Buka Layanan Pengaduan di Ruang Fraksi
Dalam debut perdananya di DPRD DKI Jakarta, PSI sudah menyiapkan beberapa gebrakan, salah satunya para anggota dewan dari PSI akan menyediakan waktu khusus pada pagi hari untuk membuka layanan pengaduan di ruangan fraksi. Anggota DPRD fraksi PSI August Hamonangan, mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Sekretaris Dewan terkait hal ini.
"Saya berpikiran selain membuka ruang fraksi juga karena mungkin warga kerepotan datang pagi, bisa jadi di sela-sela tidak ada aktivitas anggota dewan atau semua sudah pada pulang, kita masih membuka pintu untuk warga DKI untuk menyampaikan pengaduan. Di siang hari atau sore hari sebelum jam kerja ini selesai," jelas August Hamonangan.
Selain itu, anggota dewan dari PSI akan datang dan pulang kerja tepat waktu. Menurut August, selama ini banyak mendapat informasi terkait kinerja anggota dewan yang datang dan pulang sesuka hati. Selain informasi dari luar, dia juga mengaku menyaksikan sendiri perilaku demikian.
"Beberapa kali saya datang ke DPRD dan melihat masih sepi kalau masih jam 10, jam 9 ke atas masih sepi dan kembali lagi jam makan siang ya pada enggak ada, sunyi," katanya.
(mdk/has)