Berdalih Cegah Covid-19, DPRD dan Pemprov DKI Bahas Anggaran di Puncak Bogor
Plt Sekretaris Dewan DKI Jakarta, Hadameon Aritonang, saat pelaksanaan rapat jendela dalam ruangan tersebut akan dibuka. Hal tersebut guna adanya sirkulasi udara di lokasi tersebut. "Di Grand Cempaka (Kabupaten Bogor). Perlu ruang terbuka untuk antisipasi penyebaran Covid-19."
Pemprov DKI Jakarta dan Komisi B DPRD DKI Jakarta akan melakukan pembahasan Rencana Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD 2020. Pembahasan dilakukan di Puncak Bogor, Jawa Barat.
Berdasarkan surat yang ditandatangani oleh Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi, rapat tersebut dilaksanakan pada Rabu (21/10/2020) pukul 09.00 WIB. Rencananya, rapat tersebut hanya berlangsung dalam satu hari.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta menangani kasus DBD? Heru menyampaikan, Dinas Kesehatan (Dinkes) telah menangani kasus DBD yang cenderung meningkat dengan melakukan fogging atau tindakan pengasapan dengan bahan pestisida yang bertujuan membunuh nyamuk khususnya pembawa (vektor) penyakit DBD.
-
Apa itu DPK? DPK adalah singkatan dari Daftar Pemilih Khusus. DPK adalah daftar pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).
-
Kapan PDRI dibentuk? Walaupun secara resmi radiogram Presiden Soekarno belum diterima, tanggal 22 Desember 1948, sesuai dengan konsep yang telah disiapkan, dalam rapat tersebut diputuskan untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), dengan susunan sebagai berikut:
-
Bagaimana cara Pemprov DKI ingin mengurangi kemacetan? Salah satu ide yang diusulkan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono adalah pembagian jam masuk kerja para pekerja di Jakarta. Menurutnya, cara itu bisa mengurangi kemacetan hingga 30 persen.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
Komisi B DRPD DKI Jakarta adalah bidang yang menangani perekonomian. Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Dewan DKI Jakarta, Hadameon Aritonang, membenarkan adanya kegiatan rapat tersebut.
Kata dia, hal tersebut guna mencegah penyebaran virus corona atau Covid-19. "Di Grand Cempaka (Kabupaten Bogor). Perlu ruang terbuka untuk antisipasi penyebaran Covid-19," kata Hadameon saat dihubungi, Rabu (21/10).
Dia menjelaskan, saat pelaksanaan rapat jendela dalam ruangan tersebut akan dibuka. Hal tersebut guna adanya sirkulasi udara di lokasi tersebut.
"Kalau kantor kan tertutup semua, tak ada jendela, kaca semua. Kalau di sini (puncak) kan bisa," ucapnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Dwi Oktavia menyatakan ada penambahan sebanyak 964 kasus pada Selasa (20/10).
Dari penambahan tersebut, jumlah total kasus positif Covid-19 di Ibu Kota sudah mencapai 96.217 orang. Sedangkan 81.107 orang telan dinyatakan sembuh dengan tingkat kesembuhan 84,3 persen.
"Adapun jumlah kasus aktif di Jakarta sampai saat ini sebanyak 13.024 (orang yang masih dirawat / isolasi)," kata Dwi dalam keterangan tertulis.
Selain itu sebanyak total 2.086 orang meninggal dunia dengan tingkat kematian 2,2persen dengan tingkat kematian Indonesia sebesar 3,5 persen.
Reporter: Ika Defianti
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Pemprov DKI Harus Lapor Jika Ingin Terapkan PSBB, DPRD Ingin Ukur Efektivitas
Anggota DPRD Minta Pemprov DKI Tak Salahkan Hujan Lokal dan Banjir Kiriman
Pimpinan DPRD Nilai Pemprov DKI Terlihat Tak Serius Menangani Banjir
Perda Covid-19, Pemprov DKI Harus Libatkan DPRD saat Ambil Kebijakan PSBB
Wagub Riza Puji DPRD DKI Soal Raperda Penanggulangan Covid-19 Selesai Tepat Waktu
Tok, DPRD DKI Setuju Raperda Penanganan Covid-19 Jakarta