Bos BUMD Terbelit Kasus, Wagub DKI Jamin Program Rumah DP Nol Rupiah Tak Terganggu
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memastikan program kerja Perumda Pembangunan Sarana Jaya tidak akan terganggu meski Direktur Utama non aktif Yoory C Pinontoan tersandung kasus dugaan korupsi. Sarana Jaya merupakan perusahaan milik Pemprov yang mengerjakan program rumah DP Rp 0.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memastikan program kerja Perumda Pembangunan Sarana Jaya tidak akan terganggu meski Direktur Utama non aktif Yoory C Pinontoan tersandung kasus dugaan korupsi. Sarana Jaya merupakan perusahaan milik Pemprov yang mengerjakan program rumah DP Rp 0.
"Insya Allah tidak terganggu, karena ini kasus yang lama kalau tidak salah," kata Riza di Balai Kota, Senin (8/3) malam.
-
Kapan Rizki Natakusumah menjabat sebagai anggota DPR RI? Rizki telah menjabat sebagai anggota DPR RI sejak 1 Oktober 2019, dan aktif terlibat dalam berbagai kegiatan legislatif.
-
Apa peran Rizki Natakusumah di DPR? Setelah menikahi Beby Tsabina, Rizki Natakusumah semakin menjadi pusat perhatian publik, terutama saat melaksanakan tugasnya sebagai anggota DPR RI.
-
Siapa kader PDIP yang rumahnya digeledah KPK? Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah seorang anggota DPRD Jawa Timur bernama Mahfud dari Fraksi PDIP.
-
Apa yang disita KPK dari rumah kader PDIP di Jatim? Dia melanjutkan, di rumah Mahfud yang berada di perumahan Halim Perdana Kusuma telah disita dua handphone dan uang tunai pecahan Rp 20 ribu senilai Rp 300 juta rupiah
-
Dimana rumah kader PDIP di Jatim yang digeledah KPK? Rumah yang digeledah itu diketahui berada jalan Halim perdana Kusuma Bangkalan, Madura, Jawa Timur.
-
Siapa yang Ganjar Pranowo temui di Rakernas PDIP? Ganjar tiba di lokasi pukul 13.27 WIB dengan mengenakan pakaian serba merah sambil membawa gambar Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden pertama RI, Soekarno.
Politikus Gerindra itu menuturkan, dalam satu perusahaan memiliki struktur organisasi berjenjang, sehingga jika pucuk pimpinan mengalami kendala dalam pekerjaannya, pemangku jabatan lain akan menanganinya.
Dengan begitu, kata Riza, semua program yang sudah direncanakan tidak akan terganggu akibat kasus hukum yang membelit orang per orang.
Riza pun berharap, Yoory menjalankan proses hukum dengan lancar, bahkan bisa bebas dari segala dugaan.
"BUMN itu kan tidak hanya satu orang, ada direktur, manajer, jadi satu tim. Kalau kebetulan Pak Yoory sedang menjalani proses hukum kita hormati kita beri kesempatan, kita tentu berharap yang bersangkutan ke depan bisa bebas haknya," kata Riza.
Namun, Riza tak memungkiri permasalahan tanah di Jakarta sangat kompleks.
"Ya memang kasus tanah di DKI Jakarta ini sudah kita ketahui sejak lama bukan pekerjaan yang mudah. Kita tahu dalam tahun-tahun sebelumnya di Jakarta ini memang banyak sekali kasus-kasus," ucapnya.
Riza mengatakan, Pemprov DKI sejatinya sangat menerapkan prinsip kehati-hatian setiap kali melakukan pembelian tanah. Segala dokumen terkait jual beli lahan dilakukan pemeriksaan ke notaris dan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Namun jika terjadi kegiatan pidana seperti melakukan manipulasi sertifikat atau tindakan pidana lainnya, Pemprov DKI akan segera menyelidiki pihak-pihak mana yang terlibat.
"Kalau kemudian terjadi ada masalah, itu di sini kita akan lihat siapa yang sengaja merubah data, memanipulasi sertifikat, modifikasi dan sebagainya. Kalau masalah tanah di Jakarta ini merupakan masalah yang kompleks," tandasnya.
Disinggung mengenai lahan diperuntukan proyek rumah dp Rp 0, Riza mengaku tidak tahu. Secara normatif dia berharap agar mafia tanah tidak terus menerus merampas hak warga.
"Saya belum dapat informasi yang detil dan yang jelas dari yang bersangkutan atau dari biro hukum, sekilas yang kami tahu ini terkait pengadaan lahan pada tahun-tahun sebelumnya. Mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi mafia tanah, apalagi yang mempermainkan merebut hak tanah warga-warga terlebih lagi masyarakat kecil," imbuh Riza.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menonaktifkan jabatan Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan, sebagai buntut statusnya sebagai tersangka.
Pelaksana tugas Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri membenarkan ada dugaan tindak pidana korupsi atas pengadaan lahan di Cipayung, Jakarta Timur.
Pelaksana tugas Kepala BP BUMD Provinsi DKI Jakarta, Riyadi menyampaikan jabatan Yoory nonaktif berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 212 Tahun 2021 tentang Penonaktifan Direktur Utama dan Pengangkatan Direktur Pengembangan Sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya.
"Pak Gubernur saat itu langsung mengambil keputusan untuk menon-aktifkan yang bersangkutan. Atas kasus tersebut, Yoory akan mengikuti proses hukum dengan menganut asas praduga tak bersalah," terang Riyadi, Senin (8/3).
Untuk itu, Direktur Pengembangan Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Indra Sukmono Arharrys ditunjuk sebagai Pelaksana tugas (Plt) Perumda Pembangunan Sarana Jaya paling lama 3 bulan terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Gubernur, dengan opsi dapat diperpanjang.
Yoory C Pinontoan telah menjabat sebagai Dirut Perumda Pembangunan Sarana Jaya sejak 2016 setelah sebelumnya menjadi Direktur Pengembangan Perumda Pembangunan Sarana Jaya dan meniti karir sejak tahun 1991.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan tengah mengusut kasus dugaan korupsi pembelian tanah di beberapa lokasi terkait program DP Nol Rupiah Pemprov DKI Jakarta yang dieksekusi oleh pihak BUMD.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, salah satunya adalah pembelian tanah seluas 41.921 meter persegi di kawasan Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, pada 2019 lalu.
Penanganan kasus pun telah dinaikkan ke tahap penyidikan dan sejumlah orang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Salah satunya berinisial YC yang merupakan Direktur Utama sebuah BUMD Pemprov DKI.
Lebih lanjut, penyidik KPK juga dikabarkan telah menggeledah sejumlah lokasi. Salah satunya sebuah kantor di kawasan Cibubur, Jakarta Timur pada Rabu 3 Maret 2021.
Baca juga:
Program Rumah Rakyat Anies Dikorupsi
Anies Nonaktifkan Dirut Sarana Jaya Imbas Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan
KPK Benarkan Sedang Menyidik Korupsi Pengadaan Lahan oleh Pejabat BUMD DKI
Kasus Program Rumah DP Nol Persen, Dirut BUMD DKI Dikabarkan Jadi Tersangka KPK
MRT Jakarta Berencana Akuisisi PT KCI, Anak Usaha KAI Pengelola KRL
Penjualan Turun Imbas Pandemi, BUMD ini Siapkan Produk Sasar Konsumen Spesifik