Commuter line diusulkan dibawah koordinasi Jokowi

Manila dan Singapura sistem perkeretaapiannya sudah terintegrasikan dengan angkutan umum

Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ), Azas Tigor Nainggolan mengatakan, sistem moda transportasi massal berbasis rel, KRL commuter line seharusnya di bawah koordinasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Menurutnya, hal tersebut dilakukan agar KRL bisa diintegrasikan dengan moda transportasi lainnya seperti Bus Transjakarta dan Kopaja AC.

"Jadi seharusnya kereta api listrik di bawah gubernur. Jangan seperti sekarang kereta di bawah pusat jadi tidak pernah bisa diintegrasikan dan koordinasinya di macam-macam tempat," kata Tigor dalam diskusi Pembenahan Perkeretaapian di PP Manajemen, Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (4/5).

Lebih lanjut Tigor mengatakan, saat ini beberapa kota di berbagai negara seperti Manila dan Singapura sistem perkeretaapiannya sudah terintegrasikan dengan angkutan umum lainnya. Hal tersebut karena kejelasaan dari satu sistem komando saja. Sehingga, untuk memberikan subsidi, pemerintah daerah pun tidak ragu-ragu untuk memberikannya.

"Sekarang enggak mungkin Pemda DKI mensubsidi PT KAI. Makanya itu harus disatukan dengan Pemda, sehingga harus jelas. Makanya KRL harus dibawah Pemda DKI, sehingga subsidi bisa masuk KRL bisa diperbaiki dan diintegrasikan dengan transportasi lainnya," ujarnya.

Tigor mengaku memang ada usulan ke Pemprov DKI untuk membangun underpass lintas jalur kereta api KRL sebanyak 8 lokasi. Namun, hingga saat ini masih dalam tahap kajian.

"Itu agendanya sudah diusulkan itu bisa buat steril stasiun. Karena orang nggak bisa masuk stasiun," ungkapnya.

Tigor menambahkan, terkait perlintasan semuanya harus dikerjakan secara bersama-sama dan jangan saling lempar.

"itu dikerjain bareng-bareng kalau cuma ngomong doang nggak bisa menyelesaikan masalah," tutupnya.