Dari SBY sampai dubes asing keluhkan macet Jakarta ke Jokowi

Setahun lebih memimpin Jakarta, Jokowi-Ahok masih belum bisa mengatasi macet Jakarta yang makin menggila.

Setahun lebih memimpin Jakarta, Jokowi-Ahok masih belum bisa mengatasi macet Jakarta yang makin menggila. Wajar jika akhirnya banyak yang mengkritik atau pun sekadar curhat soal macetnya Jakarta kepada Jokowi.

Kemarin, saat menghadiri pertemuan antara duta besar (dubes) di negara-negara Eropa di Hotel Pullman, Jakarta Pusat, Jokowi dicurhati para dubes yang mengeluhkan lamanya antrean naik dan turunnya pesawat di Bandara Soekarno-Hatta.

"Mereka sempat mengeluhkan lamanya antrean pesawat naik dan antre turun pesawat. Tetapi tadi saya jawab, mohon maaf kalau masalah itu bukan urusan saya tetapi urusan pemerintah pusat. Yang mengeluh kalau tidak salah negara Austria," ujar Jokowi ditemui di Hotel Pullman, Jakarta Pusat, Selasa (12/11).

Sementara itu, Kepala Biro Kepala Daerah dan Hubungan Luar Negeri, Heru Budi Hartono, mengatakan Jokowi akan menyampaikan keluhan-keluhan padatnya bandara dari para dubes ke pemerintah pusat.

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta berencana membuat transportasi massal berupa kereta cepat dari Dukuh Atas menuju Bandara Soekarno-Hatta yang dapat ditempuh hanya dengan waktu 20 menit.

"Kemudian, mereka juga mengeluhkan kemacetan. Karena macet saja telah membuat mereka membuang-buang waktu," kata Heru.

Tak cuma para dubes yang mengeluhkan kemacetan Jakarta, Ketua DPR, Marzuki Alie, juga mengungkapkan hal yang sama. Marzuki menyindir Jokowi yang menurutnya tak pro rakyat dengan menolak program mobil murah.

Beberapa waktu lalu, pemerintah pusat mencanangkan program mobil murah ramah lingkungan atau low cost green car (LCGC). Rupanya, Gubernur Jokowi dengan tegas menolak proyek itu. Alasan Jokowi cukup jelas. Program itu cuma membuat Jakarta makin macet.

Tapi sikap Jokowi itu ditanggapi dingin oleh Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Marzuki Alie, yang juga menjabat Ketua DPR. Dia menilai tak ada hubungannya macet Jakarta dan program mobil murah.

"Itu (bereskan macet) kewajiban dari pada pemerintah daerah, jangan dikaitkan dengan industrialisasi, ini ngawur kita. Industrialisasi ini kita membangun, mempertahankan pertumbuhan, ini banyak loh urusannya, buka kesempatan kerja. Jadi jangan kita kaitkan dengan kemacetan," ujar Marzuki.

Bahkan, Presiden SBY pun juga nyentil Jokowi soal macet Jakarta. Presiden SBY yang juga Ketua umum Partai Demokrat, merasakan kemacetan Jakarta makin menggila. Dia lantas memerintahkan Jokowi sebagai kepala daerah bergerak cepat menyelesaikan persoalan ini.

"Kalau biang kemacetan di Jakarta datang lah ke Pak Jokowi. Kalau biang kemacetan di Bandung, datang ke Pak Ahmad Heryawan atau wali kota Bandung, Semarang, Medan, Makassar," kata SBY.

"Sekarang kita sedang menganut sistem desentralisasi otonomi daerah. Jangan unjuk rasanya bolak balik di depan Istana. Sudah terbagi habis, semua bertanggungjawab," kata SBY.