Diprotes DPRD, PT Jakpro batal dapat sumbangan Rp 1 T dari DKI

DKI akhirnya hanya memberikan penyertaan modal Rp 600 miliar untuk keperluan membeli Palyja.

Pemprov DKI Jakarta batal menyumbang dana penyertaan modal pemerintah (PMP) Rp 1 triliun ke PT Jakarta Propertindo. Jumlah itu dinilai terlalu besar oleh DPRD DKI.

"Ada yang setuju ada yang tidak, kalau dengar pendapat anggota dewan secara pribadi. Misal Jakpro ada yang setuju kasih banyak ada yang tidak. Bank DKI ada yang setuju ada yang tidak. Tapi itu soal penafsiran," ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota Jakarta, Senin (26/8).

Karena protes ini, akhirnya DKI hanya menyumbang Rp 600 miliar kepada Jakpro yang akan dimasukkan pada perubahan APBD nanti. Tapi jumlah ini bisa saja diperbesar hingga mencapai 75 triliun di tahun depan.

"Ya enggak mau paksa juga tinggal berapa bulan lagi. Jakpro cuma dapat Rp 600 miliar oke, tahun depan baru dibahas lagi. Kita yakin dewan bantu, kalau tahun depan kita bisa dapat Rp 65-70 triliun pasti dibantu," terang pria yang akrab disapa Ahok itu.

Nantinya, dana Rp 600 miliar itu akan digunakan Jakpro untuk membeli Palyja dan menjual aset yang merugi seperti Pluit Junction.

"Pluit Junction misalnya, nanti ditawarin ke Emporium, dengan harga bagus," katanya.

Sedangkan untuk Bank DKI, justru terjadi kenaikan jumlah PMP menjadi Rp 1,45 triliun. Alasannya, dalam persyaratan cadangan modal Bank Indonesia, keuangan Bank DKI defisit hingga butuh suntikan dana.

"Biasanya DPRD setuju," terangnya.

Sekadar informasi, Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS) yang menjadi dasar pembentukan RAPBD Perubahan diharapkan bisa disepakati pekan ini. Sehingga, pekan depan RAPBD Perubahan bisa dibahas.

"Tapi saya belum tahu pembahasannya kapan. Mungkin minggu ini dan itu urusan Bappeda," tandasnya.