DPRD DKI dapat tunjangan transportasi, mobil dinas ditarik dan dilelang
DPRD DKI dapat tunjangan transportasi, mobil dinas ditarik dan dilelang. Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat telah menandatangani surat pengesahan APBD-P 2017 salah satunya mengenai kenaikan tunjangan DPRD DKI Jakarta. Menurut Djarot banyak permintaan-permintaan DPRD yang tidak masuk akal.
Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat telah menandatangani surat pengesahan APBD-P 2017 salah satunya mengenai kenaikan tunjangan DPRD DKI Jakarta. Menurut Djarot banyak permintaan-permintaan DPRD yang tidak masuk akal.
Mengenai transportasi, DPRD memilih untuk menerima tunjangan transportasi dari pada mobil dinas. Sebelumnya ada perdebatan dalam memutuskan tunjungan transportasi, menurut Mantan Wali Kota Blitar, di mana terkait jumlah tunjangan transportasinya. Awalnya DPRD DKI menunjuk 3 merek mobil untuk dilakukan appraisal yaitu Toyota Land Cruiser Prado, Honda Accord, dan Toyota Camry.
"Kalau anggota harus di bawah pimpinan. Kalau pimpinan 2500 CC ke atas boleh. Kalau anggota harus di bawah dong, 2400. Kalau mereka mengajukan harus setara Toyota Prado, enggak bisa dong. Akhirnya disepakati Accord atau setara," tegas Djarot usai peresmian RPTRA Jaka Teratai, Jl Raya Bekasi Timur KM 18, Pulogadung, Jakarta Timur, Selasa (3/10).
Kesepakatan telah didapat, Djarot segera menarik mobil dinas dan akan melakukan lelang. "Kalau sudah seperti itu kan dewan sudah mendapat tunjangan transportasi dalam bentuk dana. Maka mobil harus ditarik. Saya sudah perintahkan untuk segera dilelang. Lelang terbuka," pungkasnya.
Sebelumnya Djarot mengesahkan APBD-P DKI Jakarta yang disahkan dalam rapat paripurna Dia juga menegaskan baru mengesahkan APBD-P yang sebelumnya ditolak lantaran jumlahnya yang dinilai fantastis dan tidak rasional.
"Tadi sempat dibicarakan saya bilang itu tolong dibedakan antara APBD-P dengan pergub. Pergub belum saya tanda tangani," katanya.
Baca juga:
DPRD DKI terancam tak dapat kenaikan tunjangan
DPRD DKI sahkan 3 Perda, salah satunya soal tunjangan anggota dewan
Teken APBD-P DKI 2017, Djarot tolak permintaan DPRD
Mengatasnamakan rakyat, Djarot ingin kebut aturan pendukung reklamasi
Djarot desak DPRD DKI selesaikan raperda reklamasi
-
Apa jabatan Purwanto di DPRD DKI Jakarta? Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Purwanto meninggal dunia pada Selasa (5/12) pukul 20.05 WIB.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa posisi Said Abdullah di DPR RI? Dengan perolehan suara sebanyak itu, Said yang kini masih duduk sebagai Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI itu berhasil kembali mengamankan kursinya di Senayan untuk kali kelima berturut-turut.
-
Kapan PDRI dibentuk? Walaupun secara resmi radiogram Presiden Soekarno belum diterima, tanggal 22 Desember 1948, sesuai dengan konsep yang telah disiapkan, dalam rapat tersebut diputuskan untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), dengan susunan sebagai berikut:
-
Siapa yang memimpin PDRI? Syafruddin Prawiranegara tercatat menjadi Ketua PDRI dalam waktu yang singkat, yaitu dari 22 Desember 1948 sampai 13 Juli 1949, namun hal ini sangat menentukan eksistensi Negara Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat.
-
Siapa yang menjadi ketua PDRI di Sumatera Barat? Dengan Mr. Syafruddin Prawiranegara sebagai ketua merangkap Menteri Pertahanan, Menteri Penerangan, dan Menteri Luar Negeri dan Wakilnya Teuku Mohammad Hasan.