DPRD janji 28 Januari APBD DKI ketok palu

DPRD menyebut program-program unggulan Gubernur Jokowi yang belum jelas jadi penghambat pengesahan APBD.

Sampai hari ini, APBD DKI Jakarta 2013 belum juga diketok palu. Akibatnya beberapa kontrak kerja yang habis di akhir tahun lalu belum bisa diperpanjang.

DPRD menyebut program-program Gubernur Jokowi yang belum jelas jadi penghambat. Meski demikian, pihaknya berjanji pada 28 Januari segera mengesahkan.

"Ini untuk mengakomodir program dari gubernur, no problem lah," ujar Wakil Ketua DPRD Inggard Joshua di Gedung DPRD Jakarta, Kamis (3/1).

Politikus Golkar ini menegaskan, dalam empat hari ke depan pihaknya segera melakukan pembahasan per komisi. Saat ini, pihaknya masih melakukan koordinasi dengan eksekutif.

"Eksekutif bisa memakai anggaran rutin sesuai dengan tahun sebelumnya, untuk bulan Januari," katanya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi melayangkan teguran terhadap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo terkait dengan keterlambatan penetapan APBD 2013. Teguran tersebut berada di dalam Surat Nomor 903 yang ditandatangani Mendagri Gamawan Fauzi.

Teguran tersebut dijatuhkan sebagai konsekuensi pelanggaran Peraturan Pemerintah 58/2005. Harusnya aturan itu diusulkan maksimal 30 November 2012 atau sebulan sebelum tahun anggaran berjalan. Diharapkan Pemprov DKI harus mempercepat pembahasan RAPBD 2013 sehingga bisa segera ditetapkan.