DPRD usul Polda Metro minta dana hibah DKI buat gaji Supeltas
Untuk itu dirinya meminta Polda untuk menulis permohonan dana hibah. Karena dana hibah bisa diberikan kepada siapa saja jika itu untuk kepentingan umum.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mengusulkan gaji atau upah untuk sukarelawan pengatur lalu lintas (supeltas) menggunakan dana hibah Pemprov DKI.
Anggota DPRD Bestari Barus, Polda Metro Jaya boleh saja meminta permohonan dana hibah ke Pemprov terkait hal-hal yang lakukan di ibu kota menyangkut kemanan, ketertiban dan sebagainya.
"Tinggal masalahnya adalah ketika meletakkan itu harus ada dulu di RKPD, karena seluruh rencana kerja pemerintah daerah itu sebelum dia masuk ke KUA PPAS dan sebelum dibahas di badan anggran dia harus ada dulu di RKPD," jelasnya di DPRD, Jumat (25/8).
Untuk itu dirinya meminta Polda untuk menulis permohonan dana hibah. Karena dana hibah bisa diberikan kepada siapa saja jika itu untuk kepentingan umum.
"Jangan kan ke Polda Metro Jaya, ke wilayah penyangga, Bekasi, Kabupaten Bogor, Bogor Kota Tagerang itu bisa semua," jelasnya.
Namun Polda Metro Jaya harus melengkapi semua persyaratan untuk mengajukan permohonan dana hibah. "Iya harus dilengkapi dulu administrasinya supaya tidak menjadi temuan anggaran siluman," katanya.
Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat dengan tegas menolak mengucurkan anggaran bagi para Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas (Supeltas). Selain belum masuk dalam anggaran pemerintah daerah, dia juga mempertanyakan kemampuannya.
Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Halim Pagarra mengatakan, tak mempermasalahkan apa yang disampaikan oleh Djarot. Sebab, dia menambahkan, masih ada cara lain untuk membayar gaji petugas Supeltas.
"Saya bilang pahit-pahitnya kalau Supeltas ini tidak ada, kan semuanya sukarelawan. Mungkin dia dapat ucapan terima kasih dari pengguna jalan yang dibantu, atau CSR," ujarnya saat dihubungi merdeka.com, Selasa (22/8).
Baca juga:
Antusias Pak Ogah belajar pengaturan lalu lintas
Supeltas mulai atur lalu lintas Sabtu, bayaran sementara dari pemberian pengendara
Sudah 480 orang daftar jadi sukarelawan pengatur lalu lintas
Djarot tak akan keluarkan anggaran untuk Supeltas
Djarot tolak gaji Supeltas, Polda Metro wacanakan gunakan CSR
Djarot khawatir orang ramai-ramai daftar jadi Pak Ogah karena digaji
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Apa jabatan Purwanto di DPRD DKI Jakarta? Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Purwanto meninggal dunia pada Selasa (5/12) pukul 20.05 WIB.
-
Apa yang diminta oleh DPRD DKI Jakarta kepada Pemprov DKI terkait Wisma Atlet? Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta Pemprov memanfaatkan Wisma Atlet Kemayoran sebagai tempat rekapitulasi dan gudang logistik Pemilu 2024.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta menindak tegas PPKS? Pemprov DKI Jakarta menindak tegas para PPKS tersebut dengan melakukan razia selama 9 Februari sampai 13 Maret 2023
-
Apa yang dibahas dalam rapat pimpinan sementara DPRD Provinsi DKI Jakarta? "Pembahasan dan penetapan usulan nama Calon Penjabat Gubernur DKI Jakarta dari masing-masing Partai Politik DPRD Provinsi DKI Jakarta," demikian informasi tersebut.
-
Kapan PDRI dibentuk di Sumatera Barat? Mengutip situs esi.kemdikbud.go.id, pemerintah darurat ini berhasil berdiri pada 22 Desember 1948 di Halaban, sebuah daerah di Lima Puluh Kota.