Fraksi PSI Pertanyakan Pemprov DKI Belum Bayar Utang Subsidi Transjakarta
Dari nilai utang Rp1,2 triliun pada 2019, Dinas Perhubungan hanya mengajukan pembayaran utang sebesar Rp225,9 miliar.
Fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta mempertanyakan utang subsidi Transjakarta Rp1,2 triliun pada tahun anggaran 2019 dan Rp435,4 miliar pada tahun anggaran 2020, yang belum dibayar oleh Pemprov DKI. PSI tidak dapat menerima penjelasan Dinas Perhubungan pembayaran utang terkendala karena sempitnya waktu pembahasan.
"PSI mempertanyakan besarnya nilai subsidi PT Transjakarta yang belum dibayarkan Rp1,2 triliun pada tahun 2019 dan Rp435,4 miliar pada tahun 2020," ucap Sekretaris Fraksi PSI, William Aditya Sarana, Selasa (19/10).
-
Transjakarta apa saja yang akan dihapus dari aset Pemprov DKI? Merek Bus Transjakarta yang akan masuk kandang alias dihapus dari aset Dishub DKI Jakarta adalah: Zhongtong, Yutong, Hino, Mercedes, Hyundai, Komodo, Ankai, dan Inobus.
-
Apa jabatan Purwanto di DPRD DKI Jakarta? Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Purwanto meninggal dunia pada Selasa (5/12) pukul 20.05 WIB.
-
Bagaimana cara Transjakarta rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta dikawal? Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Kapan uji coba Transjakarta rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta dilakukan? Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Kenapa ratusan bus Transjakarta akan dihapus dari aset Pemprov DKI? Ratusan Bus Transjakarta Siap-Siap Masuk Kandang Bukan karena terbengkalai, melainkan 417 bus Transjakarta itu disebut telah habis pemakaiannya. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan bus tersebut sudah selesai masa pakainya oleh PT Transjakarta dan diusulkan dihapus dari aset. "Artinya, keseluruhan bus ini sudah selesai masa pakainya, maka ini diusulkan untuk dihapuskan," kata Kadishub.
William menuturkan, dari nilai utang Rp1,2 triliun pada 2019, Dinas Perhubungan hanya mengajukan pembayaran utang sebesar Rp225,9 miliar. Nilai pembayaran tersebut menurut William menimbulkan pertanyaan bagaimana utang subsidi tersebut bisa terjadi dan berapa angka yang sebenarnya.
"Jika Dishub dan BPKD menahan uang subsidi, lalu operasional Transjakarta dikorbankan dan pelayanan tidak optimal, maka rakyat Jakarta yg akan dirugikan," ucap William.
Selain itu, William berpendapat, tindakan tersebut juga mengancam penghidupan ribuan pegawai yang memberikan pelayanan, baik di sisi internal Transjakarta maupun perusahaan operator bus.
Kritik belum dibayarnya utang subsidi Transjakarta sangat bertolak belakang dari nilai SiLPA tahun 2020 yang mencapai Rp5,16 triliun.
"Dengan demikian, tidak pantas bagi Dishub maupun Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) untuk menahan pembayaran uang subsidi transportasi massal," tandasnya.
Baca juga:
Transjakarta Rute Stasiun Manggarai-UI Depok Kembali Beroperasi Normal Mulai Hari Ini
Dua Rute Mikrotrans JAK 17 dan JAK 19 Transjakarta Diperpanjang
Mengenang Sardjono Tjitrokusumo, Mantan Pilot yang Benahi Transjakarta
Dirut PT Transjakarta Jhony Tjitrokusumo Meninggal Dunia
Halte Transjakarta Terintegrasi dengan Stasiun Tebet
Uji Coba Bus Listrik TransJakarta