Gerindra dan NasDem Tolak Usulan Bansos Sembako Diubah Jadi Bantuan Tunai
Kendati Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menganjurkan warganya untuk belanja secara online, Syarif menilai anjuran itu tidak menjangkau seluruh warganya. Oleh karena itu, dia bersikukuh menolak usulan pergantian bentuk bantuan dari sembako ke bantuan tunai.
Fraksi Gerindra di DPRD DKI Jakarta menolak usulan bantuan sosial (Bansos) sembako diganti dengan bantuan tunai. Anggota DPRD Fraksi Gerindra Syarif mengatakan tidak tepat Bansos berupa uang.
Dia menjelaskan, penolakan usulan itu dilihat dari dampak yang akan ditimbulkan, yaitu warga justru lebih sering beraktivitas ke luar rumah. Hal ini kontradiktif dengan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
-
Apa saja ragam bantuan dalam Bansos PKH? Besaran Bansos PKH 1. Ibu hamil/nifas: Rp750.000/tahap atau Rp3.000.000/tahun2. Anak usia dini 0-6 tahun: Rp750.000/tahap atau Rp3.000.000/tahun3. Pendidikan anak SD/sederajat: Rp225.000/tahap atau Rp900.000/tahun4. Pendidikan anak SMP/sederajat: Rp375.000/tahap atau Rp1.500.000/tahun 4. Pendidikan anak SMA/sederajat: Rp500.000/tahap atau Rp2.000.000/tahun 5. Penyandang disabilitas berat: Rp600.000/tahap atau Rp2.400.000/tahun 7. Lanjut usia: Rp600.000/tahap atau Rp2.400.000/tahun
-
Siapa saja yang bisa mendapatkan Bansos PKH? Adapun beberapoa kriteria penerima Bansos PKH, yaiitu ibu hamil, memiliki anak balita atau anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan SD, atau anak sekolah usia 15 sampai 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar sembilan tahun.
-
Apa yang diusulkan oleh Baleg DPR terkait dengan DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
-
Apa jabatan Purwanto di DPRD DKI Jakarta? Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Purwanto meninggal dunia pada Selasa (5/12) pukul 20.05 WIB.
-
Bansos beras apa yang dihentikan penyalurannya? Pemerintah akan menghentikan sementara penyaluran bantuan sosial (bansos) beras kemasan 10 kilogram (kg) mulai 8-14 Februari 2024.
-
Kapan Angelina Sondakh menjadi anggota DPR? Setelah itu, ia memutuskan untuk terjun ke dunia politik dan berhasil terpilih menjadi Anggota DPR RI selama dua periode berturut-turut, yaitu periode 2004–2009 dan 2009–2014, melalui Partai Demokrat.
"Kalau diganti BLT orang kemudian secara masif bisa keluar rumah berbelanja, dan berpotensi belanja bukan sembako. Kan PSBB inti tujuannya agar masyarakat dicegah keluar rumah," ujar Syarif, Rabu (6/5).
Kendati Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menganjurkan warganya untuk belanja secara online, Syarif menilai anjuran itu tidak menjangkau seluruh warganya. Oleh karena itu, dia bersikukuh menolak usulan pergantian bentuk bantuan dari sembako ke bantuan tunai.
"Belanja online tidak bisa menjangkau sampai jutaan kepala keluarga," kata Syarif.
Senada dengan Gerindra, Fraksi NasDem menilai Bansos harus tetap berbentuk sembako. Ketua Fraksi NasDem Wibi Andrino menuturkan, apapun alasannya, distribusi tidak melulu mulus. Jika usulan pergantian Bansos sembako menjadi BLT, menurutnya sangat riskan.
Dia menuturkan, apa yang telah dikerjakan Pemprov pada distribusi tahap pertama, sebaiknya tetap diteruskan. Soal koreksi data, menurutnya bisa dilakukan bersamaan dengan proses distribusi.
"Tidak setuju. Harus tetap sembako. Masalah data itu bukan hanya DKI yang ada masalah tapi pasti di setiap provinsi juga ditemui hal serupa," kata Wibi.
Sebelumnya, Komisi A DPRD DKI Jakarta mengusulkan pemberian bantuan sosial kepada warga terdampak Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diganti dengan bantuan langsung tunai. Pada tahap PSBB pertama, Bansos yang didistribusikan Pemprov DKI berupa kebutuhan pangan.
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono menuturkan, usulan ini diutarakan setelah mengevaluasi PSBB pertama. Menurutnya, kendala distribusi sebelumnya selain data yang tidak tepat sasaran, stok kebutuhan pangan dari vendor turut andil menyebabkan sengkarut distribusi Bansos.
"Bentuk Bantuan Langsung Tunai (Cash Transfer) ada beberapa keuntungan dalam penyaluran, pemerintah daerah terhindar dari kesulitan untuk menyediakan dan mendistribusikan bahan kebutuhan pokok warga secara langsung," katanya, Selasa (5/5).
Dia mengungkapkan, keuntungan Pemprov DKI memberikan bantuan tunai karena akan menghemat dari biaya pengemasan sembako. Lagi pula, imbuhnya, warga memiliki kebebasan untuk memilih pangan sesuai kebutuhan mereka jika diberikan bantuan tunai.
"Warga penerima mendapatkan kebebasan untuk menentukan prioritas kebutuhannya masing-masing selama Covid-19," ujarnya.
Untuk teknis pemberian bantuan langsung tunainya, menurut Mujiyono, dapat dilakukan melalui transfer bank bagi warga yang memiliki rekening atau diberikan secara tunai bagi warga tidak memiliki rekening.
(mdk/fik)