Jakarta banjir, DPRD DKI minta Anies-Sandi evaluasi Dinas SDA

Bahkan, menurutnya, jika anggaran pembelian lahan Dinas SDA dan Kehutanan digabung jumlahnya mencapai Rp 4,933 triliun. Tentu, ini anggaran yang cukup fantastis karena setiap tahun beli tanah.

Wakil Ketua Fraksi Hanura DPRD DKI Mohamad Ongen Sangaji menyesalkan, banjir yang terjadi di sejumlah ruas jalan ibu kota dan perkampungan. Menurutnya, ini akibat buruknya sistem drainase sehingga banjir terjadi di jalan protokol.

Karena itu, Ongen meminta, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan wakilnya, Sandiaga Uno mengevaluasi jajaran Dinas Sumber Daya Air (SDA). Sebab, jika mereka rutin melakukan pengecekan pompa air, ini tak akan terjadi.

"Dinas SDA lalai karena tak mengurusi banjir. Tapi, malah sibuk beli lahan. Masak beli tanah sampai Rp 3 triliunan," katanya di Jakarta, Senin (11/12).

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hanura DKI ini mengungkapkan, Anies seharusnya mencoret anggaran pengadaan tanah. Sebab, dia menilai, lebih baik uang tersebut digunakan untuk perbaikan saluran air, perbaikan pompa, pelebaran kali, dan perbaikan drainase.

"Entah siapa itu yang masukan untuk beli tanah. Kalau Anies tetap memaksakan beli, kami akan minta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut beli tanah. Masak setiap tahun beli," tegasnya.

Bahkan, menurutnya, jika anggaran pembelian lahan Dinas SDA dan Kehutanan digabung jumlahnya mencapai Rp 4,933 triliun. Tentu, ini anggaran yang cukup fantastis karena setiap tahun beli tanah.

"Ini harus dilakukan audit. SDA fokus tangani banjir saja. Jangan, beli tanah terus. Saya akan minta penegak hukum ini. Saya kasihan sama Anies dan Sandi," kata Ongen.

Dia menambahkan, Dinas SDA terlalu keasikan melakukan pembelian tanah sehingga lupa dengan banjir. "Pokoknya, batalkan beli tanah dan fokus banjir," tutup Ongen.