Jokowi akui ada kecurangan dalam program Kartu Jakarta Pintar

Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan hampir seperlima penerima KJP, tidak tepat sasaran.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) membenarkan, masih adanya kecurangan dalam penerapan program Kartu Jakarta Pintar (KJP). Jokowi pun akan menjadikan masalah ini bahan evaluasi.

"Kami mendapatkan pungli. Meski kecil dan tidak minta, tapinya nyindir-nyindir, sama saja, itu pungli juga," kata Jokowi di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa(1/4).

Jokowi mengaku tidak bisa mengawasi semuanya, maka wajar jika ada satu dua kasus.

Ketika ditanyai berapa kecurangan yang terjadi, Jokowi mengatakan, belum mendapatkan secara resmi data-nya. Dia berjanji akan memeriksanya secara langsung ke lapangan.

"Sudah ada 381 ribu kartu yang dikasih. Ada satu atau dua saja kayak gitu, gimana sih. Yang paling penting langsung diperbaiki," tutupnya.

Seperti diketahui, Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan hampir seperlima penerima KJP, tidak tepat sasaran. Jumlah penerima KJP yang meleset terjadi di jenjang SD/MI yakni 14,6 persen, SMP/MTs 3,4 persen, dan SMA/MA/SMK 1,4 persen. Penyebab dominan ketidaktepatan itu adalah orang tua belum mendapat informasi apakah anak mereka masuk dalam daftar penerima KJP atau tidak, jumlahnya mencapai 58,1 persen.

Adapun pelajar yang belum pernah didata KJP sebanyak 18,5 persen, yang tidak tahu program KJP 2,9 persen, penyebab lain sebanyak 17,5 persen.

Baca juga:
Dipotong Rp 50 ribu, dana KJP rawan pungutan liar
Program salah sasaran, Jokowi diminta kaji ulang penerima KJP
Ahok lebih pilih KJP ketimbang naikkan tunjangan guru swasta
Jokowi konsultasi KJP dan KJS ke Muhammadiyah
Jokowi klaim KJP bikin anak mau sekolah