Jokowi lebih sreg penerapan ERP ketimbang ganjil-genap

Alasannya, penerapan jalan berbayar ini langsung menambah pemasukan bagi Pemprov DKI Jakarta.

Guna mengurangi kemacetan yang ada di Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo lebih memilih untuk menerapkan Electronic Road Pricing (ERP) ketimbang kebijakan ganjil genap. Alasannya, penerapan jalan berbayar ini langsung menambah pemasukan bagi Pemprov DKI Jakarta.

"Kelihatannya langsung ke ERP, tidak melalui transisi. Tapi ini masih hitung kesiapan sebelum dilakukan. Karena ERP memang sudah siap, serta kalau dengan ERP Pemprov dapat income. Kalau ganjil-genap tidak ada income-nya," ujar dia di Balaikota, Jakarta Pusat, Selasa (19/11).

Namun, Jokowi menegaskan penambahan pendapatan tersebut masih dikalkulasikan, sehingga dia belum dapat berkomentar lebih lanjut. Saat ini, lanjut dia, Pemprov DKI Jakarta masih melakukan persiapan. Penerapan ERP direncanakan akan dilakukan pada awal tahun depan.

"Kalau siap tidak perlu tunggu Januari, Desember saja bisa mulai. Tapi persiapannya kan tidak gampang, targetnya kita ingin awal tahun lah. Saya tidak bilang Januari, tapi awal tahun," tegas dia.

Mantan Wali kota Solo ini menambahkan Pemprov DKI Jakarta juga akan membentuk Badan Layanan Umum (BLU) yang berada di bawah wewenang Dishub DKI. Sementara untuk mengelola retribusi ERP akan berkoordinasi dengan Dinas Pelayanan Pajak (DPP) DKI Jakarta, dan law enforcement berada di bawah wewenang Polda Metro Jaya.

Tahap awal area penerapan ERP akan diberlakukan di kawasan penerapan 3 in 1 dan Rasuna Said, Jakarta Selatan. Pemilihan lokasi karena kawasan tersebut dikelilingi oleh tiga koridor bus Transjakarta, yaitu Koridor I (Blok M-Kota), Koridor VI (Kuningan-Ragunan), dan Koridor IX (Pinangranti-Pluit). Tarif yang akan diterapkan berdasarkan kajian terbaru mencapai Rp 21.072.