Jokowi persilakan pembangunan Giant Sea Wall dikerjakan pusat

Pembangunan tanggul raksasa ini rencananya dimulai awal tahun depan.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyerahkan sepenuhnya pembangunan tanggul raksasa atau Giant Sea Wall (GSW) kepada pemerintah pusat. Pasalnya, pemerintah pusat berencana membangun tanggul raksasa tersebut pada tahun depan.

"Ya ndak apa-apa bila memang feasibility studynya sudah rampung, saya sudah baca kalkulasinya, kalau positif ya silakan jalan. Ngapain lama-lama, itu bisa menjadi plan kedua atau plan ketiga kalau ada masalah-masalah banjir. Artinya kalau dibutuhkan buka langsung air masuk ke sana sudah," ujar Jokowi di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (27/12).

Menurut Jokowi, pembangunan proyek besar tersebut harus dikoordinasikan dengan pemerintah pusat dan perlu perhitungan yang matang.

"Tadinya malah dulu mau dibangunkan tahun 2020, kita sudah majukan supaya bisa dipercepat 2014. Dengan catatan harus sudah feasible, kalkulasinya sudah, kemungkinan dampak-dampak lingkungannya sudah diperhitungkan, baru kita ketuk," kata dia.

Sebelumnya, Kementerian PPN/Bappenas mengatakan proyek Jakarta Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa yang akan dimulai tahun depan. Proyek dengan total nilai investasi sebesar Rp 600 triliun tersebut rencananya akan berbentuk seperti burung garuda besar dan terdiri dari tiga tanggul raksasa serta di tengahnya merupakan pusat komersial.

"Akan ada reklamasi berbentuk garuda besar berukuran 5.500 hektare tanah reklamasi yang bisa menampung tempat tinggal 1,8 juta orang dan akan ada pusat niaga. Sehingga kapasitas pada siang hari sebesar 2,65 juta orang," ujar Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas, Dedy Priatna.

Dia merinci untuk pembangunan tanggul A dan B yang akan mulai dikerjakan pada 2014 dan selesai 2017, memakan total investasi sebesar Rp87 triliun. Sementara, tanggul timur (C) yang akan dimulai 2018 dan selesai 2025 memakan biaya Rp 20 triliun.

"Reklamasinya sebesar Rp220 triliun, transportasi (jalan tol dan rel kereta) sebesar Rp 120 triliun, dan sanitasi sebesar Rp 144 triliun," imbuhnya.