Kemendagri Masih Kaji Draf APBD DKI 2021
Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Mochamad Ardian, mengatakan proses review terhadap draf APBD DKI 2021 masih berjalan. Namun, ia enggan menjelaskan lebih rinci poin evaluasi apa saja yang diberikan.
Pemerintah Provinsi DKI dan DPRD sudah menyepakati draf rancangan APBD DKI 2021 senilai Rp84,19 triliun. Draf tersebut telah diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri untuk dilakukan evaluasi.
Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Mochamad Ardian, mengatakan proses review terhadap draf APBD DKI 2021 masih berjalan. Namun, ia enggan menjelaskan lebih rinci poin evaluasi apa saja yang diberikan.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa yang diminta oleh DPRD DKI Jakarta kepada Pemprov DKI terkait Wisma Atlet? Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta Pemprov memanfaatkan Wisma Atlet Kemayoran sebagai tempat rekapitulasi dan gudang logistik Pemilu 2024.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Apa jabatan Purwanto di DPRD DKI Jakarta? Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Purwanto meninggal dunia pada Selasa (5/12) pukul 20.05 WIB.
-
Kenapa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB dengan tujuan untuk: Membantu masyarakat: Terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan ekonomi. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak: Dengan memberikan kemudahan, diharapkan semakin banyak wajib pajak yang taat membayar pajak. Mendukung pertumbuhan ekonomi: Keringanan pajak dapat mendorong aktivitas ekonomi dan investasi.
-
Apa yang telah diraih oleh seluruh kelurahan di DKI Jakarta? Sebanyak 267 kelurahan yang berada di wilayah administratif DKI Jakarta kini telah sepenuhnya berpredikat sadar hukum.
"Masih dalam proses review," ucap singkat Ardian, Selasa (22/12).
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2021 rancangan APBD diserahkan oleh DPRD DKI kepada Kementerian Dalam Negeri 3 hari kerja setelah persetujuan bersama.
Setelah diserahkan ke Kemendagri, Direktorat Jenderal Keuangan Daerah akan melakukan review dari draf yang disampaikan.
Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD paling lama 15 hari kerja setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD diterima oleh Menteri Dalam Negeri/Gubernur.
Baca juga:
Dapat Pinjaman PEN, APBD DKI 2021 Naik Jadi Rp84,1 Triliun
Ragukan Ketua DPRD DKI, PSI Minta Rincian Anggaran Tunjangan Dewan Dibuka
Ketua DPRD DKI Bantah Kenaikan Tunjangan Anggota, Anggaran Seperti APBD 2020
Pemprov dan DPRD Sepakati Raperda APBD DKI 2021 Rp 84,19 Triliun
Ahok Ungkap Ada Partai Manfaatkan Dirinya Cuma Buat Gaet Suara