Ketua DPRD DKI Bantah Kenaikan Tunjangan Anggota, Anggaran Seperti APBD 2020
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi membantah kenaikan tunjangan anggota dewan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI 2021. Edy mengatakan, kenaikan gaji anggota DPRD DKI Jakarta merupakan kebohongan publik.
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi membantah kenaikan tunjangan anggota dewan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI 2021. Edy mengatakan, kenaikan gaji anggota DPRD DKI Jakarta merupakan kebohongan publik.
"Bahwasanya apa yang terjadi sekarang beredar di media sosial, itu saya katakan kebohongan publik," kata Prasetio di DPRD DKI, Senin (7/12).
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa jabatan Purwanto di DPRD DKI Jakarta? Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Purwanto meninggal dunia pada Selasa (5/12) pukul 20.05 WIB.
-
Apa yang diminta oleh DPRD DKI Jakarta kepada Pemprov DKI terkait Wisma Atlet? Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta Pemprov memanfaatkan Wisma Atlet Kemayoran sebagai tempat rekapitulasi dan gudang logistik Pemilu 2024.
-
Apa yang dibahas dalam rapat pimpinan sementara DPRD Provinsi DKI Jakarta? "Pembahasan dan penetapan usulan nama Calon Penjabat Gubernur DKI Jakarta dari masing-masing Partai Politik DPRD Provinsi DKI Jakarta," demikian informasi tersebut.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Apa yang telah diraih oleh seluruh kelurahan di DKI Jakarta? Sebanyak 267 kelurahan yang berada di wilayah administratif DKI Jakarta kini telah sepenuhnya berpredikat sadar hukum.
Prasetyo mengatakan, pihaknya telah mengevaluasi gaji dan tunjangan dewan. Dia menegaskan tidak ada kenaikan.
"Itu saya evaluasi, semua saya evaluasi, itu kita enggak ada semua. Jadi, jangan berpatokan pada berita yang simpang siur ini," ucapnya.
Prasetio pun bilang bahwa, mengenai gaji dan tunjangan dewan akan dikembalikan kembali seperti di APBD 2020.
"Sekarang saya nyatakan, saya pimpinan anggota DPRD, itu semua terevaluasi dan kembali ke APBD 2020," kata politikus PDIP ini.
DPRD DKI Jakarta bersama Pemprov DKI Jakarta mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI tahun 2021 sebesar Rp 84,19 triliun. Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menyatakan angka tersebut merupakan hasil pembahasan sub Banggar dan Banggar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
"Di mana sebagian besar anggaran telah disesuaikan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat yg saat ini masih terdampak pandemi, juga pemulihan atas dampak pandemi, khususnya pemulihan di sektor perekonomian," kata Prasetio dalam keterangan tertulis, Senin (7/12).
Setelah itu, Raperda tentang APBD DKI 2021 akan langsung diserahkan ke Kemendagri untuk dilakukan evaluasi. Berikutnya, raperda tentang APBD itu akan disahkan menjadi perda.
Raperda APBD 2021 harus disahkan menjadi Perda sebelum dimulainya tahun anggaran 2021 atau paling lambat 31 Desember 2020.
Dalam pengesahan tersebut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diwakilkan oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Sri Haryati. Sedangkan untuk pidato pendapat akhir dilakukan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria secara virtual.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik menyatakan rapat dapat dinyatakan sah bia jumlah minimum anggota atau kuorum dari anggota DPRD DKI memenuhi persyaratan yang ada.
"Sebenarnya Gubernur enggak ada masalah, di mana saja bisa, yang enggak boleh itu kalau anggota DPRD. Anggota kan ada kuorumnya, zoom juga dihitung," ucap Taufik.
Baca juga:
Pemprov dan DPRD Sepakati Raperda APBD DKI 2021 Disepakati Rp 84,19 Triliun
Ahok Ungkap Ada Partai Manfaatkan Dirinya Cuma Buat Gaet Suara
Ahok Sindir Anak Muda di DPRD Diam Soal Anggaran Rumah dan Mobil Tak Wajar
Ahok Soal Tunjangan DPRD Naik: Kalau Saya Jadi Gubernur, Enggak Akan Saya Setuju
Tolak Kenaikan Tunjangan DPRD DKI, PSI Minta Kader Tak Hadiri Rapat Paripurna
Ahok Ngamuk Baca Anggaran Tunjangan DPRD DKI Naik