Ketua DPRD DKI Desak Anies Baswedan Buka Draf Usulan RAPBD 2020 ke Publik
Saat ini, Politikus PDI Perjuangan mengaku belum memperoleh dokumen KUA-PPAS untuk APBD 2020. Selain itu, dia juga mengaku dalam waktu dekat berencana berkirim surat kepada Pemprov DKI agar dokumen anggaran dapat diakses publik.
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi meminta Gubernur DKI Anies Baswedan untuk membuka dokumen Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD 2020.
"Bahwa saya juga mendesak agar Gubernur membuka draf KUA-PPAS tahun 2020 seluruhnya," kata Prasetio di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (5/11).
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa yang diminta oleh DPRD DKI Jakarta kepada Pemprov DKI terkait Wisma Atlet? Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta Pemprov memanfaatkan Wisma Atlet Kemayoran sebagai tempat rekapitulasi dan gudang logistik Pemilu 2024.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta menangani kasus DBD? Heru menyampaikan, Dinas Kesehatan (Dinkes) telah menangani kasus DBD yang cenderung meningkat dengan melakukan fogging atau tindakan pengasapan dengan bahan pestisida yang bertujuan membunuh nyamuk khususnya pembawa (vektor) penyakit DBD.
-
Apa tugas Ahmad Sahroni di Pilgub DKI Jakarta? Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus akhirnya menunjuk Bendahara Umum (Bendum) Partai NasDem, Ahmad Sahroni sebagai ketua pemenangan untuk pasangan Ridwan Kamil - Suswono di Jakarta.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI ingin mengurangi kemacetan? Salah satu ide yang diusulkan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono adalah pembagian jam masuk kerja para pekerja di Jakarta. Menurutnya, cara itu bisa mengurangi kemacetan hingga 30 persen.
Saat ini, Politikus PDI Perjuangan mengaku belum memperoleh dokumen KUA-PPAS untuk APBD 2020. Selain itu, dia juga mengaku dalam waktu dekat berencana berkirim surat kepada Pemprov DKI agar dokumen anggaran dapat diakses publik.
"Dalam waktu dekat saya akan kirimkan surat ke Gubernur agar dokumen tersebut dibuka, agar kita bahas bersama, dan sahkan sesuai dengan ketentuan," jelasnya.
Sebelumnya, sejumlah pihak anggota DPRD DKI meminta agar Pemprov DKI dapat membuka dokumen anggaran dalam pembahasan KUA-PPAS untuk APBD 2020.
Sementara itu, Anies Baswedan mengaku akan mengunggah anggaran kegiatan Pemprov DKI setelah disepakati bersama DPRD DKI Jakarta.
Dia menyebut akan melakukan penyisiran anggaran secara internal tanpa perlu dibuka secara umum. Dia beralasan hal itu hanya akan menimbulkan kegaduhan bila dibuka secara terbuka.
"Kalau diumumkan hanya menimbulkan kehebohan. Sebenernya keliatan keren sih marahin anak buahnya, tapi bukan itu yang saya cari. Yang saya cari adalah, ini ada masalahnya. Ini harus dikoreksi karena mengandalkan manual," paparnya.
Karena hal itu, Anies berencana memperbaharui sistem e-budgeting yang saat ini menjadi lebih modern.
"Sekarang baru mau diperbaiki, sekarang manual, mudah-mudahan tahun 2020 bisa digunakan," jelasnya.
Reporter: Ika Defianti
Baca juga:
BK DPRD DKI Panggil William Aditya Pekan Depan
Pelaporan Politikus PSI ke BK DPRD DKI Dinilai Salah Alamat
Badan Kehormatan DPRD DKI Rapat Bahas Laporan Etik Politikus PSI William Aditya
Kasus Lem Aibon, LSM Maju Kotanya Bahagia Warganya Laporkan William PSI ke BK DPRD
DPRD DKI Pangkas Anggaran Tenaga Ahli Pengelolaan ITF dari Rp 10 M menjadi Rp 6 M