KPK selidiki dugaan barter Podomoro dan Pemprov DKI Rp 6 miliar
"APL tidak ada kaitan dan tidak terkait apapun dengan penertiban Kalijodo," kata kuasa hukum Ariesman.
Beredar kabar PT Agung Podomoro Land memberikan Rp 6 miliar ke Pemprov DKI Jakarta untuk operasional penertiban Kalijodo. Uang itu disebut-sebut diberikan sebagai barter dengan Pemprov DKI.
Adardam Achyar, kuasa Hukum Dirut PT Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja, membantah adanya 'barter' antara PT APL dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dia juga menegaskan PT APL sama sekali tidak terkait dengan penertiban Kalijodo beberapa waktu lalu.
"APL tidak ada kaitan dan tidak terkait apapun dengan penertiban Kalijodo," kata Adardam saat dimintai konfirmasi merdeka.com, Kamis (12/5).
Dia juga menampik PT Agung Podomoro Land menyalurkan dana khusus ke Pemprov berupa CSR (Corporate Social Responsibility) sebagai bantuan penggusuran Kalijodo.
"Tidak ada anggaran apapun yang dialokasikan untuk penertiban Kalijodo," tandas.
Secara terpisah, Ketua KPK Agus Rahardjo tidak membantah ataupun membenarkan adanya kabar barter tersebut. Dia mengatakan KPK masih terus mendalami lebih lanjut lagi hal tersebut.
"Itu sedang kita selidiki juga. Kita sedang selidiki dasar hukumnya barter itu apa. Ada enggak dasar hukumnya," kata Agus di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, hari ini.
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, juga membantah adanya dana CSR dari PT Agung Podomoro Land dalam menertibkan Kalijodo. Dia mengaku heran beredarnya kabar tersebut.
"Mana ada barter Kalijodo sih. Makanya itu aku berita juga bingung," ujar Ahok.
Baca juga:
Ahok tegaskan dana penertiban Kalijodo dari APBD bukan Podomoro
Podomoro disebut suntik dana Rp 6 M gusur Kalijodo, ini reaksi Ahok
Penggusuran Kalijodo, Ahok klaim tak ada barter uang dengan Podomoro
Podomoro disebut suntik dana Rp 6 M gusur Kalijodo, ini reaksi Ahok
-
Siapa yang ditahan oleh KPK? Eks Hakim Agung Gazalba Saleh resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (30/11/2023).
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Apa yang ditemukan oleh KPK di kantor PT Hutama Karya? Penyidik, kata Ali, mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK. "Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum," kata Ali.
-
Apa yang tertulis di karangan bunga yang diterima oleh KPK? Dalam karangan bunga tertulis 'selamat atas keberhasilan anda memasuki pekarangan tetangga'. Tertulis pengirimnya adalah Tetangga.
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Kenapa Bupati Labuhanbatu ditangkap oleh KPK? KPK telah menahan Bupati Labuhanbatu Erick Adtrada Ritonga sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara.