KUA-PPAS DKI 2020, Dana Talangan Rumah DP Nol Rupiah Dipangkas Rp1,5 Triliun
Saat pembahasan di Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) pada Rabu, 27 November 2019 DPRD DKI mengusulkan anggaran untuk dana talangan itu dinolkan. Sebab saat dipangkas Rp1 triliun, anggaran Pemprov DKI Jakarta masih mengalami defisit.
Dana talangan untuk uang muka pembelian rumah dengan down payment (DP) nol Rupiah dipangkas sebesar Rp1,5 triliun dalam kebijakan umum anggaran-prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) untuk APBD DKI 2020.
"DP nol rupiah kan uangnya belum dipakai. Kami serut habiskan Rp1 triliun, dari Rp2 triliun, Rp1 triliun habis," kata Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (28/11).
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Apa yang diminta oleh DPRD DKI Jakarta kepada Pemprov DKI terkait Wisma Atlet? Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta Pemprov memanfaatkan Wisma Atlet Kemayoran sebagai tempat rekapitulasi dan gudang logistik Pemilu 2024.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa yang dibahas dalam rapat pimpinan sementara DPRD Provinsi DKI Jakarta? "Pembahasan dan penetapan usulan nama Calon Penjabat Gubernur DKI Jakarta dari masing-masing Partai Politik DPRD Provinsi DKI Jakarta," demikian informasi tersebut.
-
Kenapa DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI untuk menggunakan Wisma Atlet? Inggard berujar penggunaan Wisma Atlet bisa menjawab permasalahan Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta yang belum memiliki tempat rekapitulasi dan gudang logistik di Kemayoran.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta menangani kasus DBD? Heru menyampaikan, Dinas Kesehatan (Dinkes) telah menangani kasus DBD yang cenderung meningkat dengan melakukan fogging atau tindakan pengasapan dengan bahan pestisida yang bertujuan membunuh nyamuk khususnya pembawa (vektor) penyakit DBD.
Saat pembahasan di Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) pada Rabu, 27 November 2019 DPRD DKI mengusulkan anggaran untuk dana talangan itu dinolkan. Sebab saat dipangkas Rp1 triliun, anggaran Pemprov DKI Jakarta masih mengalami defisit.
Pemprov DKI meminta dana talangan tetap ada, namun anggarannya dikurangi menjadi Rp500 miliar dan langsung disepakati.
Anggaran Bisa Berubah di APBDP 2020
Sementara itu, anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta, Syarif mengatakan anggaran itu bisa saja berubah saat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2020.
"Yang paling penting bonggolannya enggak kehapus. Yang pinjaman daerah itu bonggolannya berapa asalnya? Rp1 triliun kan, berkurang Rp500 miliar," ucapnya.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan pimpinan DPRD menandatangani nota kesepakatan pembahasan Kesepakatan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Nilai untuk KUA-PPAS tertandatangani di nilai Rp87,9 triliun.
"Ya Alhamdulillah dengan sudah adanya kesepakatan ini insya allah bisa lebih cepat lagi untuk memproses sehingga bisa tuntas lagi RAPBDnya," ujar Anies di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (28/11).
Reporter: Ika Defianti
Sumber: Liputan6.com