Kursi Wagub DKI Masih Kosong, NasDem Tuding PKS Tak Luwes Lobi DPRD
Menurut Bestari, PKS tidak luwes dalam lobi-lobi politik ketimbang Gerindra soal urusan Wagub. Sehingga, urusan Wagub DKI tak kunjung usai.
Mantan Wakil Pansus Pemilihan Wagub DKI Fraksi NasDem, Bestari Barus merespon kecurigaan Presiden PKS Sohibul Iman yang melihat DPRD DKI tak mau kader PKS duduk menjadi Wagub DKI.
Menurut Bestari, PKS tidak luwes dalam lobi-lobi politik ketimbang Gerindra soal urusan Wagub. Sehingga, urusan Wagub DKI tak kunjung usai.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Kapan Idrus Hakimy diangkat menjadi anggota DPRD Sumbar? Pada 7 November 1966, Dt. Rajo Panghulu diangkat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong (DPRD-GR) Sumatera Barat dari fraksi Golkar.
-
Apa jabatan Purwanto di DPRD DKI Jakarta? Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Purwanto meninggal dunia pada Selasa (5/12) pukul 20.05 WIB.
-
Kapan Partai Kasih dideklarasikan? Sekelompok anak muda Indonesia asal Papua mendeklarasikan mendirikan partai nasional yang diberi nama Partai Kasih pada Minggu 23 Juni 2024 di Jakarta.
-
Kapan Daerah Istimewa Kalimantan Barat (DIKB) dibentuk? Dilansir dari kanal YouTube Bimo K.A, Daerah Istimewa Kalimantan Barat terbentuk pada tahun 1946.
-
Kapan Partai Demokrat dideklarasikan? Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2002 di Jakarta Hilton Convention Center (JHCC), Partai Demokrat dideklarasikan.
"Saya kira Gerindra lebih luwes di dalam berkomunikasi, PKS tidak luwes, sehingga akhirnya menyebabkan terjadinya perlambatan perlambatan," kata Bestari saat dihubungi merdeka.com, Kamis (9/1).
Bestari melihat PKS terlalu ngotot menjadikan kadernya duduk di DKI 2. Menurutnya, yang mesti digolkan bukan soal kader PKS menjadi Wagub, tetapi kursi Wagub DKI harus cepat terisi.
"Jadi saya kira berpesan kepada Pak Sohibul Iman, yang mau digolkan ini bukan kader PKS untuk jadi wakil Gubernur, tetapi mendapatkan Wakil Gubernur DKI," ujarnya.
"Kalau udah tahu calonnya resistance tidak ada penerimaan dari DPRD itu sendiri ya legowo bahwa dia harus duduk bareng kembali dengan Gerindra," sambungnya.
PKS Dinilai Terlalu Ngotot
Bestari menegaskan, Wagub DKI tidak harus dari PKS. Menurut anggota DPRD DKI Jakarta 2014-2019 itu, para anggota dewan menilai komunikasi PKS kurang cair.
"Karena di pikiran kita yang terbentuk pada masa itu adalah kok ini seakan akan PKS mengklaim bahwa pokoknya ini dia lah, kita kan gak bisa begitu dalam berpolitik, luwes sedikit," kata Bestari.
Dia menyebut, jatah Wagub DKI adalah urusan Gerindra dan PKS. Namun Bestari bilang, nama kader PKS justru selalu ditonjolkan.
"Kesepakatan bersama dengan Gerindra, tapi yang keluar kan selalu calon PKS, calon PKS. Itu salah satu yang mungkin memicu banyak hal politis pada masa itu, masa kekinian kan juga sama, toh ini sudah berapa bulan (DPRD) sudah dilantik, kan gak ada juga," tuturnya.
(mdk/lia)