Lakukan Penataan 76 RW, Pemprov DKI Anggarkan Rp25,5 M untuk Konsultan
Pemprov DKI Jakarta berencana melakukan penataan sebanyak 76 rukun warga (RW) di seluruh Jakarta pada 2020. Untuk anggaran konsultan penataan kampung konsep community action plan (CAP) itu dianggarkan sebesar Rp25,572 miliar.
Pemprov DKI Jakarta berencana melakukan penataan sebanyak 76 rukun warga (RW) di seluruh Jakarta pada 2020. Untuk anggaran konsultan penataan kampung konsep community action plan (CAP) itu dianggarkan sebesar Rp25,572 miliar.
Anggaran itu diajukan dalam kebijakan umum anggaran-prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) untuk anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa yang diminta oleh DPRD DKI Jakarta kepada Pemprov DKI terkait Wisma Atlet? Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta Pemprov memanfaatkan Wisma Atlet Kemayoran sebagai tempat rekapitulasi dan gudang logistik Pemilu 2024.
-
Apa jabatan Purwanto di DPRD DKI Jakarta? Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Purwanto meninggal dunia pada Selasa (5/12) pukul 20.05 WIB.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta menangani kasus DBD? Heru menyampaikan, Dinas Kesehatan (Dinkes) telah menangani kasus DBD yang cenderung meningkat dengan melakukan fogging atau tindakan pengasapan dengan bahan pestisida yang bertujuan membunuh nyamuk khususnya pembawa (vektor) penyakit DBD.
-
Kenapa DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI untuk menggunakan Wisma Atlet? Inggard berujar penggunaan Wisma Atlet bisa menjawab permasalahan Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta yang belum memiliki tempat rekapitulasi dan gudang logistik di Kemayoran.
Sebanyak 22 RW yang berlokasi di Jakarta Barat rencananya akan ditata di tahun 2020 dengan anggaran Rp6,7 miliar. Lokasinya tersebar di sembilan kelurahan.
"Kelurahan Kembangan Utara, Wijaya Kusuma, Krendang, Jembatan Lima, Pekojan, Palmerah, Krukut, Tangki, dan Kalideres," kata Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Jakarta Barat, Suharyanti saat dihubungi, Selasa (5/11).
Dalam konsep CAP kata dia, setiap satu konsultan yang terdiri dari lima tim yang terdiri dari planologi, sipil, arsitek, sosial ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat.
Suharyanti menyatakan pekerjaan konsultan itu untuk mengkaji kehidupan masyarakat selama 24 jam untuk mencari aspirasi mereka dalam perbaikan lingkungan setempat.
Bila dalam satu kelurahan terdapat sejumlah RW yang perlu ditata, Suharyanti menyatakan, pihaknya hanya akan menambah tenaga fasilitator dan surveyor saja.
"Karena banyaknya RW itu juga kami tambahkan surveyor, karena satu surveyor untuk lima RW itu enggak mungkin, mengingat waktunya juga kan empat bulan ya kemarin untuk surveyor," papar dia.
Dari CAP ini akan dikaji dan menghasilkan perencanaan pembangunan secara detail dengan melibatkan masyarakat, pemerintah, dan komunitas. Setelah CAP selesai, Pemprov DKI Jakarta mengeksekusi rencana itu dengan sistem Collaborative Implementation Plan (CIP) atau pengerjaan fisik kampung.
Kemudian, terdapat 23 RW untuk wilayah Jakarta Pusat dengan anggaran sebesar Rp8,3 miliar. Sedangkan di wilayah Jakarta Timur terdapat 8 lokasi dengan anggaran Rp3,29 miliar.
Lalu di Jakarta Utara direncanakan CAP di empat RW dengan anggaran Rp1,4 miliar dan enam RW untuk Kabupaten Kepulauan Seribu dianggarkan Rp1,58 miliar.
Sedangkan untuk Jakarta Selatan terdapat 13 RW yang dianggarkan sebesar Rp4,29 miliar.
Reporter: Ika Defianti
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Dilaporkan ke BK DPRD karena Ungkap Anggaran Lem Aibon, William PSI Tak Gentar
Anggaran Konsultan Penataan Kampung Kumuh Jadi Sorotan
ICW Nilai Politisi PSI William Tak Perlu Dilaporkan ke BK DPRD DKI
BK DPRD DKI Panggil William Aditya Pekan Depan
Ketua DPRD DKI Desak Anies Baswedan Buka Draf Usulan RAPBD 2020 ke Publik
Pelaporan Politikus PSI ke BK DPRD DKI Dinilai Salah Alamat